Berita Kaltara Terkini

Ada Kesenjangan Ekonomi di Perbatasan, Danrem 092/Maharajalila: Infrastruktur Perlu Ditingkatkan

Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Rifki menyebut ada kesenjangan ekonomi di perbatasan RI-Malaysia, sehingga infrakstruktur perlu mendapat perhatian

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS
Komandan Korem 092/ Maharajalila Brigjen TNI Rifki. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Komandan Korem 092/ Maharajalila Brigjen TNI Rifki ada kesenjangan ekonomi di perbatasan RI-Malaysia, sehingga infrakstruktur perlu mendapat perhatian.

Menurut Rifki, kemerdekaan bagi masyarakat perbatasan adalah ketika kesejahteraan hidup mereka terjamin, sehingga nasionalisme terwujud di tengah masyarakat perbatasan.

Rifki menyatakan bahwa sampai saat ini masih ada kesenjangan ekonomi daerah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Baca juga: Cerita Nakes di Perbatasan, Pernah Rujuk Pasien ke RSUD Nunukan Meski Hadapi Cuaca Ekstrem di Lautan

Ditambah tingkat ekonomi penduduk asli masih rendah, sehingga berakibat pada orientasi ekonomi masyarakat yang lebih condong kepada negara tetangga.

Tak hanya itu, potensi sumber daya alam kata Rifki belum dimanfaatkan secara optimal.

"Masalah lain di perbatasan adalah soal infrastruktur penunjang perekonomian yang masih terbatas. Walaupun pemerintah sudah lakukan pembangunan infrastruktur, tapi harus diakui bahwa masih perlu ditingkatkan," ucapnya.

Rifki beberkan sederet persoalan lain yang ada di perbatasan, diantaranya pelayanan publik masih sangat minim.

Masih kuatnya pengaruh adat budaya lokal di tengah masyarakat perbatasan yang belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan hukum positif.

Pada bidang pertahanan dan keamanan juga masih terbatas jumlah pos Satgas Pamtas.

Rifki menyebut program Satgas Pamtas dan satuan TNI lainnya dalam memajukan ekonomi belum mendapat dukungan anggaran.

"Pemerintah daerah harusnya bisa mendukung instansi vertikal utamanya TNI di perbatasan," tuturnya.

Rifki meyakini sederet permasalahan yang ada di perbatasan bisa diminimalisir dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Lalu pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial, ekonomi, serta pembangunan yang dapat mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat di perbatasan.

Baca juga: Wagub Kaltara Yansen TP Jelaskan soal Pembangunan di Perbatasan: Tidak Sim Salabim tapi Butuh Proses

Kemudian kearifan lokal harus dikedepankan. Termasuk meningkatkan pembangunan Sarpras kesejahteraan sosial.

"Lagi-lagi peran aktif Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Sehingga masyarakat tidak terpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya negara tetangga," ungkap Rifki.

Penulis: Febrianus Felis

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved