Berita Tana Tidung Terkini

Monitoring di Pemkab Tana Tidung, KPK Beri Catatan ke Inspektorat & Minta OPD Tingkatkan Integritas

KPK berikan kegiatan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Penulis: Rismayanti | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Kegiatan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tana Tidung oleh KPK RI, Selasa (23/8/2022) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) program pemberantasan korupsi terintegritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Selasa (23/8/2022)

Dalam kegiatan Monev tersebut, ada beberapa catatan penting dari KPK kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Catatan tersebut berkenaan dengan beberapa indikator yang tak terisi di sistem monitoring center for prevenstion (MCP) oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: KONI Kaltara Bakal Monitoring Kualitas Venue Jelang Porprov 2022 di Tarakan dan Bulungan

Terkait hal itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, Dimas Aditya mengatakan, sebagian besar dokumen yang ada belum terunggah di sistem MCP.

Sehingga beberapa keterangan indikator yang ada masih kosong.

"Sebenarnya sebagian besar dokumen itu ada. Hanya saja belum diupload sama OPD-OPD terkait," ujarnya kepada TribunKaltara.com

Baca juga: KPK Pantau Tambang Ilegal di Kaltara, Janji Usut Aliran Dana Briptu Hasbudi ke Pejabat dan Aparat

Lebih lanjut, dia menyebutkan beberapa indikator yang tidak terisi dalam sistem MCP.

Seperti, publikasi transparasi dan akuntabilitas desa, database pajak dearah, dan tunggakan pajak daerah.

ILUSTRASI Gedung KPK di Jakarta.
ILUSTRASI Gedung KPK di Jakarta. (TRIBUN/ABDUL QODIR)

"Selain itu, terkait data tunggakan pajak terbesar di sektor mana, ada juga indikatorbjual beli jabatan yang kosong, dan sebaga karena ini memang menjadi consernnya KPK kan.

Tapi, memang lagi-lagi ini terkait dokumennya yang belum diupload, karena memang beberapa dokumen ini masih bersifat manual," katanya.

Baca juga: DPRD Nunukan Tindaklanjuti Hasil Monitoring LKPJ Bupati 2021

Terkait jual beli jabatan, yang kerap terjadi di beberapa daerah, Dimas menyampaikan, untuk Kabupaten Tana Tidung sejauh ini masih aman dari kegiatan tersebut.

"Sejauh ini, Insya Allah masih aman lah. Dan belum ada juga kita dengar isu seperti ini di Tana Tidung," terangnya.

"Nah, soal beberapa catatan ini, kita minta juga kepada OPD-OPD, harus meningkatkan pengendalian dan integritasnya," lanjutnya.

(*)

Penulis: Risnawati

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved