Berita Kaltara Terkini
Skema Penggantian Tenaga Honorer Belum Jelas, BKD Kaltara Masih Fokus Lakukan Pendataan Non ASN
Kepala BKD Kaltara Burhanuddin mengatakan, tenaga honorer Pemprov Kaltara, yang akan mengikuti seleksi PPPK hingga saat ini belum ada informasi.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara belum dapat memastikan terkait skema penggantian tenaga honorer di lingkungan kantor pemerintahan.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan kantor pemerintahan mulai tahun 2023 mendatang.
Sejumlah usulan agar tenaga honorer dapat ikut dalam seleksi PPPK pun disuarakan, namun hingga saat ini BKD Kaltara belum dapat memastikan hal tersebut.
Baca juga: Pemerintah Akan Hapuskan Tenaga Honorer, Sekprov Kaltara Segera Rapatkan dengan OPD Lakukan Pemetaan
Menurut Kepala BKD Kaltara, Burhanuddin, belum ada informasi lanjutan mengenai penerimaan atau seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kaltara, khususnya dengan peserta yang berasal dari tenaga honorer atau Non ASN.
Burhanuddin mengatakan, saat ini pihaknya hanya berfokus melakukan pendataan dan pemetaan terhadap tenaga Non ASN atau pegawai di luar PNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Kaltara.
Baca juga: Penghapusan Tenaga Honorer Picu Meningkatnya Angka Pengangguran, Samoel: Semoga Ada Solusi
Pendataan dan pemetaan itu, kata Burhanuddin, sesuai dengan instruksi dari Kementerian PAN-RB. "Kami masih proses pendataan Non ASN," kata Burhanuddin, Kamis (25/8/2022).
"Dari pusat hanya minta untuk pendataan saja untuk pendataan Non ASN, ada sekitar 3 ribuan Non ASN kita yang harus didata ulang," ujarnya.

Ditanyakan mengenai kebutuhan PPPK di Kaltara, dirinya menyebut Kaltara masih memerlukan pegawai dari PPPK.
Baca juga: Non ASN Didata, Sekda Minta Kepala OPD Segera Kumpulkan Data Honorer di Lingkungan Pemkab Nunukan
Diantaranya dari sektor pendidikan, namun ia tidak merinci berapa jumlah kebutuhannya "kebutuhan PPPK kita masih banyak untuk pendidikan tapi jumlahnya saya tidak tahu pasti," tuturnya.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Berita Kaltara Terkini
Badan Kepegawaian Daerah
BKD
Kaltara
tenaga honorer
lingkungan kantor pemerintahan
PPPK
BKD Kaltara
TribunKaltara.com
Ketua DPRD Kaltara Sebut Opini WTP Capaian Istimewa, Albert: Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI |
![]() |
---|
Sembilan Kali Berturut-turut Pemprov Kaltara Pertahankan Opini WTP |
![]() |
---|
PPDB SMA dan SMK Tahun Ajaran 2023-2024 di Kaltara, Dibuka 26 Juni 2023, Berikut Jadwalnya |
![]() |
---|
Realisasi APBD Kaltara Menurun Tiap Tahun, 2021 Capai 90 Persen, 2022 Hanya 89 Persen, Ini Alasannya |
![]() |
---|
DPRD Kaltara Berharap Peran Aktif Masyarakat Tangani Stunting, Norhayati: Ini Masalah Serius |
![]() |
---|