Pembahasan APBD-P 2022 Berproses, Wawali Tarakan Klaim Ada Kenaikan Dibandingkan Nominal ABPD Murni

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022 memasuki tahap pembahasan dalam rapat paripurna.

Untuk APBD-P tahun ini dikatakan Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto, ada perubahan nominal.

Update terbaru untuk APBD-P pada Sabtu (27/8/2022) kemarin dikatakan Effendhi Djuprianto, pihaknya sudah melaksanakan Rapat Paripurna VI DPRD Kota Tarakan.

Baca juga: KPK RI Minta DPRD Tana Tdung Ikut Kawal Penyusunan APBD-Perubahan

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Walikota menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Kota atas Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2022.

Dalam penyampaiannya, Wakil Walikota Tarakan menjelaskan bahwa APBD Perubahan ini merupakan bentuk kerja konkret pemerintah kota, dimana dalam penyusunannya berdasarkan norma dan prinsip partisipasi masyarakat serta mengedepankan akuntabilitas serta transparansi.

“Yang jelas APBD kita meningkat. Tadinya Rp 1,0 triliun menjadi Rp 1,27 triliun. Nilai pastinya ada di BPKAD,” ungkapnya.

Baca juga: Pendapatan Ditarget Naik, Ping Ding Sebut DPRD Bahas Maraton Raperda APBD Perubahan 2022 Malinau

Ia menjelaskan peningkatan itu didominasi dari Belanja Pegawai, Belanja Pembangunan dan lain-lainnya sesuai postur anggaran APBD.

“Rata-rata naik. Kenaikannya itu karena upaya Pak Wali Kota dalam rangka pendekatan ke pemerintah pusat dan provinsi dan ada hasilnya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari sisi pendapatan sendiri dibandingkan tahun lalu juga ada kenaikan. “Kalau tidak salah Rp 154 miliar peningkatannya. Nilai pasti ada di BPKAD karena saya tidak ingat angka pastinya. Jadi peningkatannya lumayan bagus,” ujarnya.

Ia melanjutkan untuk di anggaran perubahan sendiri, prioritas yang akan diselesaikan rerata melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan. “Rata-rata selesaikan yang lama, kalaupun ada penambahan, tadi itu kan itu karena peningkatan anggaran itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya persiapan di tahun 2023 mendatang, juga menurutnya harus disiapkan khususnya kebijakan baru terhadap pemberlakuan dua kategori yakni ASN dan P3K.

Baca juga: Direncanakan jadi Rp 55,5 M, Target PAD APBD Perubahan 2022 Malinau Diproyeksi Naik 24,65 Persen

“Itu juga dipersiapkan anggarannya. Tapi secara keseluruhan mengalami kenaikan APBD-P kita. Dibanding yang dianggarkan di APBD murni,” ujarnya seraya menambahkan agenda selanjutnya mendengarkan pandangan fraksi di DPRD Kota Tarakan.

“Paling tidak lama selesai, setelah itu lanjut mendengar jawaban pemerintah kembali kemudian MoU pengesahan,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah