Mahasiswa Tolak Harga BBM Naik
Sampaikan Tujuh Tuntutan, Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Nunukan, Tangkap Mafia BBM
Aliansia Mahasiswa Nunukan atau AMANKAN datangi Kantor DPRD Nunukan untuk memberikan tujuh tuntuntan.Menolak kenaikan BBM bersubdisi.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Aksi massa yang tergabung dalam AMANKAN (Aliansi Mahasiswa Nunukan) geruduk Kantor DPRD Nunukan dengan membawa tujuh tuntutan, Selasa (06/09/2022).
Diketahui ada sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa lembaga seperti PMII, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PM NTT, FKMPKN, dan IMDKN, turun melakukan aksi demonstrasi.
Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada Sabtu (03/09).
Baca juga: BREAKING NEWS Tolak Harga BBM Naik, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Nunukan
Massa demonstrasi sempat melakukan aksi bakar ban di hadapan petugas keamanan yang berjaga, baik Polres Nunukan maupun Satpol PP Nunukan. Termasuk juga Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa dan beberapa anggota dewan lainnya.
Korlap aksi AMANKAN, Muhammad Yusuf menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka bawa saat aksi pagi tadi, diantaranya:
Baca juga: Mahasiswa Pertanyakan Ada SPBU di Tanjung Selor Tak Beroperasi, Marak Pengetap dan Truk Antre Solar
1. Menolak kenaikan BBM bersubsidi;
2. Usut dan tangkap mafia BBM di Kabupaten Nunukan;
3. Membentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi dan gas elpiji 3 Kg

4. Meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan;
5. Percepat pembentukan forum CSR (corporate social responsibility) yang bertanggungjawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah III;
6. Pembangunan jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringin;
7. Pembangunan jalan menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan.
Baca juga: Mahasiswa Bakar Ban di Depan Kantor Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang Temui Massa
"Kami berharap anggota dewan yang terhormat ini, segera menyampaikan tuntutan, terutama mengenai kenaikan BBM kepada Pemerintah Provinsi lalu ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat," kata Muhammad Yusuf kepada TribunKaltara.com, pukul 13.00 Wita.
Aksi massa yang melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Nunukan pagi tadi berlangsung tertib.
Yusuf mengatakan, kenaikkan BBM yang terjadi pada masa transisi pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin terpuruk.