Syarat Administrasi Terpenuhi, Pengadilan Tipikor dan PHI di Kaltara Tunggu SK Kemenpan RB dan MA

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Peningkatan status Pengadilan Negeri (PN) kelas IB Tanjung Selor, sekaligus penetapan sebagai pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta dari Mahkamah Agung (MA).

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara Marsidim Nainggolan mengatakan, syarat administrasi yang diperlukan untuk peningkatan status, serta pembentukan dia pengadilan khusus tersebut sudah terpenuhi.

Marsidim Nainggolan mengatakan, jika sudah ada SK dari Kemenpan dan MA, tahap selanjutnya adalah pemenuhan SDM (sumber daya manusia), dalam hal ini hakim untuk kedua pengadilan tersebut. 

“Sampai hari ini belum ada surat keputusan (SK) penetapan dari KemenPAN RB maupun MA,” kata Marsudin kepada awak media di sela menghadiri perayaan HUT RI di Tanjung Selor, beberapa hari lalu.

Baca juga: Pembentukan Pengadilan Tipikor dan PHI di Kalimantan Utara Tunggu Persetujuan dari KemenPAN RB

Marsidim Nainggolan mengakui, SDM hakim lkhusus untuk pengadilan Tipikor maupun PHI di Kaltara, hingga saat ini belum tersedia. Meski demikian, ia memastikan seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi. 

Menurut Marsidim Nainggolan, keberadaan pengadilan Tipikor dan PHI di Kaltara sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat provinsi ini sudah memiliki Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan telah ada perkara Tipikor yang ditangani.

“Sudah seharusnya ada pengadilan Tipikor dan PHI, apalagi di Ibu Kota Provinsi. Sekarang ini sudah ada Kejati Kaltara dan perkara Tipikor juga mulai banyak ditangani,” imbuh dia.

Seperti diketahui, karena Provinsi Kaltara hingga kini belum memiliki Pengadilan Tipikor maupun PHI, eluruh perkara terkait masih disidangkan di Samarinda, Kalimantan Utara. Hal ini cukup memakan biaya, karena memerlukan operasional dan akomodasi yang tinggi dari Kaltara ke Samarinda. Utamanya bagi Jaksa Penuntut Umum.

(*)

Penulis: Edy Nugroho