Berita Malinau Terkini

Jebolnya Tanggul PT KPUC Nelayan Minta Kompensasi, Tim Terpadu Pemkab Malinau akan Membahasnya

Rabu, 7 September 2022 17:47

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah

Jebolnya Tanggul PT KPUC Nelayan Minta Kompensasi, Tim Terpadu Pemkab Malinau akan Membahasnya

TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI

Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Tanggul Jebol, Ernes Silvanus saat ditemui usai sesi dialog bersama perwakilan nelayan dan pengurua DPC Pusaka Malinau di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (7/9/2022)

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Tuntutan Nelayan di Malinau atas peristiwa jebolnya tanggul PT KPUC dibahas melalui dialog antara Tim Terpadu di Kantor Bupati Malinau.

Tim terpadu sebelumnya dibentuk untuk mendata dampak akibat peristiwa jebolnya Tanggul PT KPUC di Malinau Selatan pada 14 dan 16 Agustus 2022 lalu.

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, belasan kelompok nelayan di Malinau didampingi oleh Persekutuan Suku Asli Kalimantan Kabupaten Malinau (Pusaka Malinau).

Ditemui seusai dialog, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus sekaligus Ketua Tim Terpadu mengapresiasi aspirasi yang disampaikan melalui dialog bersama.

Setidaknya ada 4 poin tuntutan Nelayan yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Cabang Persekutuan Suku Asli Kalimantan Kabupaten Malinau (DPC Pusaka Malinau).

"Ada beberapa tuntutannya, pertama kompensasi akibat terganggunya penangkapan terhadap penghasilan. Kedua, restocking ikan di perairan umum. ketiga soal tagihan air, dan terakhir soal bagaimana jika terjadi kondisi yang sama terhadap air bersih," ujarnya, Rabu (7/9/2022).

Terkait tuntutan kompensasi kepada yang disampaikan kepada Tim Terpadu, Ernes Silvanus mengatakan nominalnya akan diteliti lebih lanjut.

Ketua DPC Persekutuan Suku Asli Kalimantan Kabupaten Malinau (Pusaka Malinau), Abdul Samad saat menyampaikan tuntutan kelompok Nelayan kepada Tim Terpadu di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (7/9/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Menurutnya perlu perhitungan rinci terkait komponen kompensasi yang akan diverifikasi melalui tim terpadu.

"Terkait usulan dari mereka, Rp 150 ribu per hari selama 3 bulan untuk 241 nelayan. Tim nanti akan memverifikasi nilai tadi, komponennya apa saja. Terus verifikasi terhadap 241 orang, apakah betul terdata sebagai nelayan dan aktif," katanya.

Terkait nilai kompensasi, Tim terpadu melalui dinas teknis yakni Dinas Perikanan Kabupaten Malinau akan mendata nelayan aktif di Malinau.