Berita Kaltara Terkini

RDP Pengendalian Inflasi, Sekprov Kaltara Ungkap Program Kendalikan Inflasi, Singgung Pasar Murah

RDP pengendalian inflasi, Sekprov Kaltara ungkap program kendalikan inflasi, singgung pasar murah, Sekprov: Memastikan bensin bagi angkutan air.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sekprov Kaltara, Suriansyah, mengungkapkan Pemprov Kaltara telah memiliki sejumlah program untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Menurut Suriansyah, program-program tersebut sudah berjalan sebelum pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltara terkait pengendalian inflasi, Senin (19/9/2022).

"Sebenarnya kita sudah ada beberapa program untuk menjaga stabilitas dan inflasi daerah," kata Suriansyah.

Baca juga: Pembangunan Gedung Setprov Kaltara Berprogres, DPUPR Targetkan Tahun Depan Lantai 4 dan 3 Selesai

"Misalnya untuk SOA Barang ini kita lakukan agar bisa terjangkau khususnya untuk daerah yang sulit. Termasuk untuk SOA Penumpang yang sudah kami anggarkan di APBD Perubahan ini," ungkapnya.

Suriansyah mengatakan, beberapa program lain akan ditingkatkan intensitasnya untuk menekan angka inflasi yang tinggi di Kaltara.

Di mana sebelumnya angka inflasi di Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat karena bertengger di peringkat 10 besar nasional dengan angka 7,4 persen.

"Lalu ada kegiatan pasar murah yang ke depan akan kita tambah frekuensi pelaksanaannya," katanya.

Baca juga: UMKM Kaltara, Kisah Fatimah Memulai Bisnis Kue Ulang Tahun Karakter, Berawal dari Hobi Mendekor Cake

"Lalu kami juga minta Dishub untuk memastikan bensin bagi angkutan air, jadi ketika mereka butuh itu bisa clear kebutuhannya," ungkapnya.

Dirinya pun memerintahkan Biro Perekonomiam Setprov Kaltara untuk memastikan OPD teknis terkait menjalankan semua program yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah.

"Kami minta Biro Perekonomian memantau masing-masing anggota yang tergabung dalam TPID dan melakukan rakor berdasarkan cakupan instansi masing-masing," tutur Suriansyah.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved