Berita Kaltara Terkini

Presiden Instruksikan Mobil Listrik, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Sebut Tahun Ini Belum

Inpres itu mengatur mengenai penggunaan mobil listrik berbasis baterai sebagai mobil dinas bagi para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Mobil listrik milik PLN terparkir di halaman Mapolda Kaltara 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 tahun 2022 mengenai penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas bagi pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Inpres itu mengatur mengenai penggunaan mobil listrik berbasis baterai sebagai mobil dinas bagi para pejabat.

Dengan peralihan mobil BBM ke mobil listrik, diharapkan target Indonesia bebas karbon pada tahun 2060 dapat tercapai.

Baca juga: Presiden Instruksikan Ganti Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Begini Respon Bupati Ibrahim Ali

Menanggapi Inpres itu, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, mengatakan, daerah harus mengikuti perintah dari pemerintah pusat.

Namun demikian, penerapan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara belum dapat terwujud dalam waktu dekat.

"Kita harus mengikuti instruksi pemerintah pusat," kata Zainal Paliwang, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Presiden Joko Widodo Instruksikan Pemerintah Daerah Pakai Kendaraan Listrik, Ini Respon BKAD Kaltara

"Tapi itu kan pesan mobil listrik itu kan antre, karena yang pesan itu kan banyak," ungkapnya.

Menurut Gubernur Zainal, penerapan mobil listrik di lingkungan Pemprov Kaltara akan dilakukan bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Dirinya pun memastikan kebijakan penerapan mobil listrik itu belum akan berlaku untuk tahun 2022 ini.

Mobil dinas berbahan bakar minyak yang digunakan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, terpakir di Gedung Gadis, Tanjung Selor. Gubernur Zainal mengatakan tahun ini, Pemprov Kaltara belum menerapkan kebijakan penerapan penggunaan mobil listrik.
Mobil dinas berbahan bakar minyak yang digunakan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, terpakir di Gedung Gadis, Tanjung Selor. Gubernur Zainal mengatakan tahun ini, Pemprov Kaltara belum menerapkan kebijakan penerapan penggunaan mobil listrik. (TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI)

"Kita juga lihat anggaran kita, mungkin nanti bertahap mudah-mudahan, jadi kalau untuk tahun ini belum," ujar Zainal.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Kaltara Aditya Darmawan, mengakui belum ada instalasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk pengecasan baterai mobil listrik di Kaltara.

Menurut Aditya, pihak terbuka jika ada investor yang ingin bekerja sama membangun SPKLU di Kaltara.

Baca juga: PLN Kaltara Alokasikan 5.000 Kompor Induksi, Warga Tak Usah Khawatir Pemakaian Listrik Berlebihan

"Sementara memang belum ada SPKLU tapi sekarang bisa charge gratis di Kantor PLN," kata Aditya Darmawan.

"Nanti SPKLU akan kita pasang di kantor PLN dulu, tapi kalau ada investor ingin bangun SPKLU dan bekerja sama dengan PLN itu bisa," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved