Berita Nunukan Terkini

Dewan Nilai Rancangan Dapil tak Penuhi Prinsip, KPU Nunukan: Simulasi Kami Bukan Kaleng-kaleng

Anggota dewan nilai rancangan Dapil opsi kedua tak memenuhi 7 prinsip, bertambah menjadi 30 kursi, KPU Nunukan: Simulasi kami bukan kaleng-kaleng.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Rapat pembahasan antara KPU Nunukan dengan DPRD terkait penambahan kursi DPRD Nunukan dan rencana pembagian Dapil baru pada Pemilu 2024. Rapat berlangsung di ruang Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (29/11/2022), siang. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Rancangan Daerah Pemilihan ( Dapil) yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan banjir komentar dari anggota DPRD Nunukan.

Sebelumnya KPU Nunukan telah mengumumkan dua rancangan Dapil yang telah disusun berdasarkan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD kabupaten/ kota dalam Pemilu 2024.

Sesuai data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk Kabupaten Nunukan berjumlah
200.138 penduduk.

Hal itu membuat alokasi kursi DPRD Kabupaten Nunukan bertambah menjadi 30 kursi.

Baca juga: Berlakukan Aturan Satu Arah, Dishub Nunukan Sosialisasikan ke Pengemudi Roda Empat di Jalan Yamaker

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin.
Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin. (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

Sehingga memungkinkan penataan kembali Dapil di Kabupaten Nunukan.

Dari dua rancangan Dapil yang disusun KPU Nunukan, anggota DPRD Nunukan menilai opsi kedua tidak ideal untuk diajukan kepada KPU RI.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Nunukan, Robinson Totong dalam rapat pembahasan terkait penambahan kursi dan rencana pembagian Dapil baru pada Pemilu 2024, pada Selasa (29/11/2022).

"Dalam prinsip penataan Dapil ada namanya kohesivitas. Kalau kita melihat opsi kedua tidak memenuhi prinsip itu. Artinya rancangan kedua KPU Nunukan tidak ideal," kata Robinson Totong kepada TribunKaltara.com, sore.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Nunukan itu juga menilai dalam rancangan Dapil opsi kedua tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah.

Bahkan kata dia bergabungnya Kecamatan Nunukan Selatan dengan 5 kecamatan di Pulau Sebatik dalam Dapil 2, berpotensi terjadi ketimpangan.

"Jadi kalau KPU Nunukan katakan bahwa opsi kedua mendekati 7 prinsip dengan sendirinya terpatahkan. Ada ketimpangan ketika Kecamatan Nunukan Selatan gabung dengan Dapil Sebatik," ucapnya.

Lanjut Robinson,"Contoh, saat anggota dewan melakukan kunjungan Dapil, perjalanan yang sebelumnya bisa ditempuh di bawah 7 jam karena masih dalam satu pulau. Nanti melebihi 7 jam karena beda pulau," tambahnya.

Sehingga Robinson termasuk anggota dewan lainnya sepakat memilih rancangan Dapil opsi ke-1.

Baca juga: Niat Fasilitasi 9 Calon PMI Bekerja Secara Ilegal di Malaysia, Polres Nunukan Amankan Seorang Pria

Tanggapan KPU Nunukan

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved