Pusat Sentil Daerah Masih Banyak Dana APBD Mengendap di Bank, Ini Penjelasan Gubernur Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah pusat menyentil pemerintah daerah yang tak lekas menyerap belanja APBD di tiap daerah.

Presiden RI Jokowi dalam Rakor Nasional Investasi pekan lalu menyebut ada sekitar Rp278 triliun dana APBD yang masih mengendap di bank dan belum dibelanjakan.

Presiden Jokowi pun meminta daerah segera merealisasikan belanja tersebut.

Baca juga: Realisasi APBD Kaltara 2022 Sentuh 70 Persen, Denny Harianto Optimis Akhir Tahun Capai 90 Persen

Sebab penggunaan APBD memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ditanyakan mengenai hal tersebut di Kalimantan Utara, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang memastikan Provinsi Kalimantan Utara, tidak masuk dalam daerah yang disinggung oleh pemerintah pusat itu.

"Kalimantan Utara ini bukan salah satu yang masuk itu," kata Zainal Paliwang, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: APBD Kaltara 2023 Disahkan, Albertus Stefanus Harap Dividen PI 10 Persen Masuk di APBD Perubahan

Menurut Zainal Paliwang realisasi belanja APBD Kaltara terus meningkat jelang akhir tahun 2022 ini.

"Karena anggaran kita juga sudah terserap semua," kata dia.

Ia justru bergurau jika masih ada sisa dana di pemerintah pusat, maka dirinya meminta tambahan dana supaya bisa digunakan di Kalimantan Utara.

"Kalau kita malah minta tambah uang dari sana," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, BKAD Kaltara mengungkapkan realisasi belanja APBD Kaltara telah menyentuh angka 70 persen di awal Desember 2022.

Baca juga: Anggaran Belanja Biaya Tidak Terduga Turun di APBD Kaltara 2023, Begini Penjelasan BKAD

BKAD Kaltara optimis realisasi belanja Kaltara dapat menyentuh angka di atas 90 persen di penghujung tahun nanti.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi