Implementasi Deklarasi G20 Bali di Kalimantan Utara

Permasalahan Ekonomi Kaltara

Beberapa permasalahan lokal yang relevan dengan deklarasi G 20 Bali antara lain; Pertama, dominasi sektor pertambangan.

Sektor tersebut porsinya paling besar, mencapai  kisaran 25 persen dengan karakteritik tambang batu bara yang lebih dominan.

Komoditas keempat, karena dalam sejarah Kalimantan, diawali oleh kayu, kemudian minyak,  gas dan saat ini batu bara.

Artinya terdapat potensi ketidakberlanjutan (unsustainability) yang tinggi, sebagaimana pendahulunya.

Baca juga: Perkuat TPID dan Rangkul UMKM, BI Kaltara Optimis Inflasi Selama 2022 Tetap Terjaga Sesuai Target

Cadangan batu bara juga bisa habis, Jika itu terjadi maka Kaltara dihadapkan kepada kesulitan penyangga ekonomi.

Kedua adalah kelangkaan energi. Gejala keseharian sering terjadi pemadaman aliran listrik di Kaltara.

Dalam sisi makro, struktur ekonomi, listrik dan gasporsinya hanya 0,0 5 persen dari PDRB.

Hal ini menjadi kontraproduktif dengan keinginan untuk membangun kawasan industri yang membutuhkan cadangan listrik yang besar.

Ketiga, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap daerah lainPadahal komoditas yang di impor tersebut juga sangat potensial diproduksi di Kaltara.

Namun faktanya masih terus didatangkan dariSurabaya, Jawa Timur dan Makasar serta Pare-Pare Sulawesi Selatan.

Misalnya Beras, sayur mayur, bumbu-bumbuan. Ini ironis karena dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, hanya ± 700 ribu orang makanan pun tidak cukup.

Realitas itu mengakibatkan indeks harga di Kaltara rentan terhadap perubahan supply. Baik, karena turunnya produksi di daerah produsen karena musiman atau dampak gelombang laut yang tinggi. Sehingga pengiriman menjadi lambat dan harga terkerek naik.

Fenomena seperti itu tak ayal mengerek Inflasi Kaltaramenjadi lebih tinggi. Meskipun  November 2022 hanya5,24 persen(y-o-y).

Namun pada bulan itu,Kabupaten Bulungan mengalami inflasi tertinggi diantara kabupaten lain di Indonesia.