Implementasi Deklarasi G20 Bali di Kalimantan Utara

Mendekati inflasi tinggi, yaitu mencapai 9,2 persen. Paradok dengan  Kota Tarakan yang hanya 4,24 persen atau posisinya terendah di antara 10 kota di Indonesia. Hanya berada sedikit di atas DKI Jakarta dan Kota Ternate.

Implementasi Kebijakan Tingkat Lokal

Upaya mengantisipasi menyusutnya sektor pertambangan maka, harus diupayakan transformasi ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan baru, yang lebih berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu kita sering berdiskusi tentang keberadaan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, yang diperkirakan menyerap 60.000 tenaga kerja. Tentu realisasinya sangat kita tunggu.

Proyek besar ini bisa menyangga perekonomian Kaltara masa depan. 

Meskipun begitu, harus juga diantisipasi dampak meningkatnya permintaan yang bisa mengakibatkan terkereknya tingkat harga, pada saat dan pasca pembangunan sarana dan prasanan kawasan indutri tersebut.

Baca juga: Edarkan Rp 4,21 Miliar ke 5 Daerah 3T, BI Kaltara Harap Kas Keliling Bisa Layani Warga Perbatasan

Apalagi lokasi industri ini di Kabupaten Bulungan yang inflasinya pada November 2022 tertinggi nasional.

Karena itu perlu diantisipasi naiknya permintaan kebutuhan: pangan, perumahan, transportasi, komunikasi dan lainnya.

Berkaitan dengan itu, peran Tarakan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan tidak bisa diabaikan.

Karena itu, diperlukan kemampuan orkestrasi kebijakan yang mampu menjaga sinergitas dan kekompakan semua stakeholder di Kaltara.

Implementasi kebijakan berikutnya adalah rencana pembangunan PLTA Sungai Kayan. Konon katanya,akan mampu menyediakan cadangan ketersediaan listrik terbesar di Asia Tenggara.

Jika mega proyek ini terelisasi tidak hanya mencukupi kebutuhan KIHI, masyarakat dan industridomestik lainnya,  tetapi juga akan diekspor ke Malaysia.

Kita tunggu realisasinya agar transformasi energi yang lebih berkelanjutan segera terwujud.

Kebijakan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan. Terutama untuk kebutuhan pokok. Upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bulungan dan kabupaten sekitar.

Perhatian saprodi seperti pupuk, bibit dan  lainnya sangat diperlukan. Hal ini bisa memberdayakan petani, baik petani lokal atau transmigran.

Langkah ini dalam jangka pendek akan menciptakan harga akan menjadi stabil. Kemudian jangka panjang tercapai ketahanan pangan di provinsi Kaltara.

Semua kebijakan tersebut membutuhkan kesatuan; visi, misi, persepsi dan aksi semua stakeholder di Provinsi Kalimantan Utara. (*)