Implementasi Deklarasi G20 Bali di Kalimantan Utara

Oleh: Dr Margiyono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM - Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Begitulah ungkapan yang paling tepat memaknai “capaian presidensi G 20 Indonesia 2022 di Bali”.

Banyaknya permasalahan global yang membutuhkan  kerjasama global.

Permasalahan global tersebut antara lain dampak pandemi COVID-19, dampak konflik Rusia – Ukraina, naiknya Inflasidan suku bunga, kerawanan pangandan energi, perubahan iklim dan bencana alam, serta isu digitalisasi ekonomi. 

Untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan dan memanfaatkan peluang yang ada para pemimpin G20 menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Dari KTT G20 yang berlangsung di Bali menghasilkan  52 poin deklarasi.

Kerjasama global ini sangat penting dan strategis.

Alasannya adalah; Negara G20 menguasai 85 persen PDB global, 80 persen investasi dunia, 75 persen perdagangan dunia dan 2/3 penduduk bumi.

Implementasi deklarasi tersebut tentu akan dilaksanakan di negara masing-masing.

Baca juga: Semua Daerah Potensi Terjadi Inflasi, Deputi BI Kaltara Beber Upaya TPID, Imbau Warga Belanja Bijak

Kemudian secara internal akan diterjemahkan dalam program pembangunan masing-masing daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Karena, pada saat KTT G20 yang banya terlibat adalah Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, pada tanggal 6-9 Desember 2022 dilaksanakan Diseminasi Deklarasi G 20 di Bali yang melibatkan pemangku-kepentingan (stakeholder) di semua provinsi di Indonesia.

Pada acara tersebut Kaltara mengirimkan delegasinya dari: Bank Indonesia KPw Kaltara dihadiri Bambang Irwanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.

DPMPTSP Provinsi dihadiri oleh Ferdinand Bohoh, ST,MT selaku Kepala DPMPTSP Prov Kaltara.

Disdagkop dan UKM Kota Tarakan dihadiri Kepala Dinasnya Untung Prayitno, SE, dan akademisi yang hadir adalah Dr Margiyono dari  Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan.

Permasalahan Ekonomi Kaltara

Beberapa permasalahan lokal yang relevan dengan deklarasi G 20 Bali antara lain; Pertama, dominasi sektor pertambangan.

Sektor tersebut porsinya paling besar, mencapai  kisaran 25 persen dengan karakteritik tambang batu bara yang lebih dominan.

Komoditas keempat, karena dalam sejarah Kalimantan, diawali oleh kayu, kemudian minyak,  gas dan saat ini batu bara.

Artinya terdapat potensi ketidakberlanjutan (unsustainability) yang tinggi, sebagaimana pendahulunya.

Baca juga: Perkuat TPID dan Rangkul UMKM, BI Kaltara Optimis Inflasi Selama 2022 Tetap Terjaga Sesuai Target

Cadangan batu bara juga bisa habis, Jika itu terjadi maka Kaltara dihadapkan kepada kesulitan penyangga ekonomi.

Kedua adalah kelangkaan energi. Gejala keseharian sering terjadi pemadaman aliran listrik di Kaltara.

Dalam sisi makro, struktur ekonomi, listrik dan gasporsinya hanya 0,0 5 persen dari PDRB.

Hal ini menjadi kontraproduktif dengan keinginan untuk membangun kawasan industri yang membutuhkan cadangan listrik yang besar.

Ketiga, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap daerah lainPadahal komoditas yang di impor tersebut juga sangat potensial diproduksi di Kaltara.

Namun faktanya masih terus didatangkan dariSurabaya, Jawa Timur dan Makasar serta Pare-Pare Sulawesi Selatan.

Misalnya Beras, sayur mayur, bumbu-bumbuan. Ini ironis karena dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, hanya ± 700 ribu orang makanan pun tidak cukup.

Realitas itu mengakibatkan indeks harga di Kaltara rentan terhadap perubahan supply. Baik, karena turunnya produksi di daerah produsen karena musiman atau dampak gelombang laut yang tinggi. Sehingga pengiriman menjadi lambat dan harga terkerek naik.

Fenomena seperti itu tak ayal mengerek Inflasi Kaltaramenjadi lebih tinggi. Meskipun  November 2022 hanya5,24 persen(y-o-y).

Namun pada bulan itu,Kabupaten Bulungan mengalami inflasi tertinggi diantara kabupaten lain di Indonesia.

Mendekati inflasi tinggi, yaitu mencapai 9,2 persen. Paradok dengan  Kota Tarakan yang hanya 4,24 persen atau posisinya terendah di antara 10 kota di Indonesia. Hanya berada sedikit di atas DKI Jakarta dan Kota Ternate.

Implementasi Kebijakan Tingkat Lokal

Upaya mengantisipasi menyusutnya sektor pertambangan maka, harus diupayakan transformasi ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan baru, yang lebih berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu kita sering berdiskusi tentang keberadaan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, yang diperkirakan menyerap 60.000 tenaga kerja. Tentu realisasinya sangat kita tunggu.

Proyek besar ini bisa menyangga perekonomian Kaltara masa depan. 

Meskipun begitu, harus juga diantisipasi dampak meningkatnya permintaan yang bisa mengakibatkan terkereknya tingkat harga, pada saat dan pasca pembangunan sarana dan prasanan kawasan indutri tersebut.

Baca juga: Edarkan Rp 4,21 Miliar ke 5 Daerah 3T, BI Kaltara Harap Kas Keliling Bisa Layani Warga Perbatasan

Apalagi lokasi industri ini di Kabupaten Bulungan yang inflasinya pada November 2022 tertinggi nasional.

Karena itu perlu diantisipasi naiknya permintaan kebutuhan: pangan, perumahan, transportasi, komunikasi dan lainnya.

Berkaitan dengan itu, peran Tarakan, Malinau, Tana Tidung dan Nunukan tidak bisa diabaikan.

Karena itu, diperlukan kemampuan orkestrasi kebijakan yang mampu menjaga sinergitas dan kekompakan semua stakeholder di Kaltara.

Implementasi kebijakan berikutnya adalah rencana pembangunan PLTA Sungai Kayan. Konon katanya,akan mampu menyediakan cadangan ketersediaan listrik terbesar di Asia Tenggara.

Jika mega proyek ini terelisasi tidak hanya mencukupi kebutuhan KIHI, masyarakat dan industridomestik lainnya,  tetapi juga akan diekspor ke Malaysia.

Kita tunggu realisasinya agar transformasi energi yang lebih berkelanjutan segera terwujud.

Kebijakan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan. Terutama untuk kebutuhan pokok. Upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bulungan dan kabupaten sekitar.

Perhatian saprodi seperti pupuk, bibit dan  lainnya sangat diperlukan. Hal ini bisa memberdayakan petani, baik petani lokal atau transmigran.

Langkah ini dalam jangka pendek akan menciptakan harga akan menjadi stabil. Kemudian jangka panjang tercapai ketahanan pangan di provinsi Kaltara.

Semua kebijakan tersebut membutuhkan kesatuan; visi, misi, persepsi dan aksi semua stakeholder di Provinsi Kalimantan Utara. (*)