Berita Nunukan Terkini

Dipa Petikan Diserahkan ke 6 Pimpinan Unit Satker, KPPN Nunukan: Serapan Belanja Negara 95,67 Persen

Dilakukan secara simbolis, Dipa Petikan diserahkan kepada 6 pimpinan unit satuan kerja, KPPN Nunukan sebut serapan belanja negara 95,67 persen.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Budi Sukoyo. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Hanafiah didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Budi Sukoyo, menyerahkan DIPA tahun anggaran 2022 untuk Kabupaten Nunukan, Senin (26/12/2022).

Dipa petikan diserahkan secara simbolis kepada 6 pimpinan unit satuan kerja di Aula KPPN Nunukan.

Budi Sukoyo mengatakan, tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini juga dilakukan secara simbolis kepada 6 pimpinan unit satuan kerja.

Diantaranya Lanal Nunukan, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Nyamuk, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP3MI) Nunukan, Lapas Nunukan, KPU Nunukan, dan Politeknik Negeri Nunukan.

Baca juga: H+1 Natal, Arus Keberangkatan Penumpang Pelni dari Nunukan Menurun, Pengamanan Tetap Dimaksimalkan

Wakil Bupati Nunukan Hanafiah menyerahkan DIPA TA 2023
kepada satuan kerja kementerian/lembaga lingkup KPPN Nunukan, Senin (26/12/2022), pagi.
Wakil Bupati Nunukan Hanafiah menyerahkan DIPA TA 2023 kepada satuan kerja kementerian/lembaga lingkup KPPN Nunukan, Senin (26/12/2022), pagi. (TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS)

"DIPA kementerian/lembaga (K/L) yang telah diserahkan merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Budi Sukoyo kepada TribunKaltara.com, pukul 19.30 Wita.

Lebih lanjut Budi sampaikan, sampai dengan kuartal III 2022, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 5,72 persen, (y-o-y) dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah.

Termasuk indikator keyakinan konsumen serta produksi yang mengalami pemulihan.

"Di Kabupaten Nunukan, per tanggal 23 Desember 2022, belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Nunukan secara keseluruhan telah terserap sebesar 95,67 % atau sebesar Rp527,43 Miliar," ucapnya.

Ia menyebut belanja melalui K/L terealisasi sebesar 92,71 % atau sebesar Rp243,49 Miliar.

DAK Fisik terealisasi 97,72 % atau sebesar Rp70,29 Miliar. DAK Nonfisik terealisasi 92,53 % atau sebesar Rp38,30 Miliar dan Dana Desa terealisasi 99,84 % atau sebesar Rp175,36 Miliar.

Menurutnya, pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 % .

Hal itu sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 % hingga 5,1 % dari berbagai lembaga internasional.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 % hingga 2,7 % ," ujarnya.

Pada tahun anggaran 2023, dari total Belanja Negara untuk Kaltara sebesar Rp12,24 Triliun.

Dialokasikan ke Kabupaten Nunukan sebesar Rp1,67 Triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp342,67 Miliar dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp1,33 Triliun.

"Secara keseluruhan, APBN untuk Kabupaten Nunukan naik 32,5 % dibanding anggaran tahun 2022," tutur Budi.

Lanjut Budi,"Kenaikan signifikan terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja K/L sebesar 36,8 % . Sedangkan Dana Transfer ke Daerah naik sebesar 31,7 % ," tambahnya.

Belanja K/L Dialokasikan ke 16 K/L

Belanja K/L di Kabupaten Nunukan dialokasikan kepada 16 K/L yang terdiri dari 30 satuan kerja.

Budi menyampaikan bahwa penyaluran belanja K/L tersebut dilakukan oleh KPPN Nunukan dan difokuskan pada bidang konektivitas, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik.

"APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Nunukan," ungkapnya.

Baca juga: Nunukan Dapat Alokasi APBN TA 2023 Rp1,67 Triliun, Hanafiah Minta ASN Optimalkan Pemanfaatan Dana

Dia berharap akselerasi untuk serapan APBN yang optimal dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah kepada satuan kerja dan pemerintah daerah.

Di samping itu koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya.

"Biar APBN dapat berkinerja secara maksimal sesuai target capaian dan output yang telah ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat," imbuh Budi.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved