Pemindahan IKN

BMKG Pasang Sensor Cuaca Canggih di IKN Nusantara, Deteksi Angin, Curah Hujan hingga Suhu Udara

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Timur memasang peralatan sensor cuaca canggih Automatic Weather Station di kawasan IKN

Editor: Sumarsono
IST/instagram/nyoman_nuarta
Desain Istana Negara di IKN Nusantara karya Nyoman Nuarta. Pembangunan IKN sudah mulai berjalan, dan BMKG mulai memasang alat deteksi cuaca di dekat Titik Nol IKN . 

Upaya itu agar pembangunan di IKN tidak mengalami kendala, dan bisa selesai sesuai target yang ditentukan.

Hal itu seperti disampaikan Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan, kepada TribunKaltim.co, Minggu (1/1/2023).

Baca juga: Menyongsong Pembangunan IKN Nusantara, Universitas Terbuka Samarinda Siapkan Kampus Baru

Ia menyebut bahwa selama 2022 kemarin, Polres PPU gencar melakukan berbagai upaya pengamanan. Salah satunya dengan menggelar patroli pengamanan .

Beberapa konflik yang sempat terjadi dan berhasil ditangani yakni menyangkut ganti rugi lahan, hingga pencurian komponen alat berat milik pekerja proyek IKN Nusantara .

"Untuk yang kemarin terjadi pencurian di wilayah KIPP, itu memang kita kesulitan karena adanya keenggenanan dari pihak pelaksana dalam membentengi dirinya sendiri," ungkapnya.

Hendrik menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan unsur forkopimda dan pemerintah daerah, telah berkoordinasi dengan Otorita IKN, terkait pengamanan di wilayah IKN Nusantara, khususnya KIPP.

lahan IKN juga
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara mulai dipasang papan nama batas wilayah, sehingga warga dilarang melakukan akivitas pembangunan.

Mereka meminta agar Otorita IKN membentuk sistem holistik, yang bisa mengontrol para pekerja.

"Pak Bupati PPU juga sudah menyampaikan ke otoritas agar bisa mengontrol semua pekerja," lanjutnya.

Sementara pada 2023 ini, Polres PPU akan melakukan terobosan baru dalam pengamanan.

Pada 2023, pengamanan juga akan difokuskan pada permasalahan lahan, bekerjasama dengan Kejaksaan dan TNI.

Saat ini Polres PPU mulai mengidentifikasi konflik tentang lahan yang memungkinkan terjadi. Baik antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan badan hukum, maupun antara badan hukum dan badan hukum lainnya.

Baca juga: Diskusi IKN: Pembangunan Bergeser, Perlu Antisipasi Dampak Ekologi dari Pembangunan IKN Nusantara

"Akan ada terobosan di 2023, kita sekarang mencoba melakukan identifikasi permasalahan yang menyangkut tanah," terangnya.

Kata dia, pihaknya juga memberikan atensi terhadap penerbitan Sertifkat Hak Milik (SHM) oleh warga, apalagi ditengah program PTSL yang sedang berjalan saat ini.

"Banyak sekali program PTSL yang di seliwengkan karena PTSL itu memiliki kelembagaan sendiri tidak seperti pengurusan SHM biasa," pungkasnya. (tribun kaltim)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved