Utamakan Pelayanan Publik, Percepatan Realisasi Anggaran 2023 Malinau, OPD Ditarget Evaluasi Serapan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Organisasi perangkat daerah atau OPD di Malinau, Kalimantan Utara diminta untuk segera mempercepat serapan APBD 2023.

Utamanya OPD pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa saat melaksanakan inspeksi ke organisasi perangkat daerah (OPD) 2023 mengatakan sektor pelayanan publik menempati porsi terbesar alokasi APBD.

"Tahun ini kita ada kenaikan di APBD 2023. Pelayanan publik bidang pendidikan menempati urutan teratas dari segi pagu anggaran, peringkat selanjutnya kesehatan," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Baca juga: Layanan Kesehatan di Perbatasan Malinau Terkendala Stok Obat-Obatan, Diminta Perhatikan Kadaluarsa

Dengan kenaikan nilai APBD 2023, OPD utamanya bidang pelayanan publik diminta mengevaluasi progres serapan tahun anggaran sebelumnya.

APBD tahun 2022 lalu, ada 10 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dengan alokasi anggaran terbesar.

Mulai dari Badan Pengelola keuangan daerah atau BPKD menempati urutan pertama yakni Rp 397 miliar hingga peringkat ke 10, yakni Inspektorat Rp 12 miliar.

Diantaranya juga ada Dinas Pendidikan di urutan kedua, DPUPR Perkim an Dinas ksehatan di peringkat keempat.

"OPD yang menempati alokasi APBD terbesar agar mengevaluasi serapan masing-masing. Ini juga untuk mempercepat serapan anggaran kita di tahun 2023 ini," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri