Pemindahan IKN

Perlu Kajian Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara

Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK di Ibu Kota Nusantara merupakan hunian yang diperuntukkan bagi pekerja proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim/Dwi Ardianto
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di wilayah Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus digenjot. Pembangunan IKN baru diyakin akan menjadi simbol ekonomi baru Indonesia. 

Oleh: Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, Direktur Mitranusa

TRIBUNKALTARA.COM - Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK di Ibu Kota Nusantara ( IKN  Nusantara ) merupakan hunian yang diperuntukkan bagi pekerja proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya.

Hunian atau Rusun ini mulai dikerjakan sejak 29 Agustus 2022 dan direncanakan selesai akhir Januari 2023.

Proses pembangunannya dilakukan PT Wijaya Karya Gedung- PT Adhi Karya Perseron(Tbk), KSO dengan nilai kontrak Rp 567 milliar.

Adapun jumlah tower atau rumah susun 4 lantai yang akan dibangun sebanyak 22 unit dengan kapasitas maksimal 16.000 Pekerja.

Kondisi ini memerlukan kajian mendalam karena para pekerja berasal dari berbagai suku dan latar belakang keluarga yang berbeda.  

Kajian ini diperlukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Baca juga: Diskusi Urun Pikir Gema Kebangsaan, Hetifah: IKN Nusantara Harus Jamin Kebebasan Mobilitas Perempuan

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan, dalam proses pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara, setidaknya menerapkan tiga prinsip pembangunan yaitu environment, social, dan governance, sosial dan tata kelola .

Environment atau lingkungan punya makna pembangunan hunian atau rumah susun menerapkan lean construction dan green construction.  

Social atau sosial dimaksudkan bahwa hunian dilengkapi fasilitas yang lebih layak bagi pekerja konstruksi di IKN Nusantara.  

Governance atau tata kelola dimaksudkan dalam membangun hunian dilakukan dengan tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisian dan efektif.

Wali Kota se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menandai penutupan Outlook Apeksi 2022, para Wali Kota melepas merpati di Titik Nol IKN Nusantara.
Wali Kota se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menandai penutupan Outlook Apeksi 2022, para Wali Kota melepas merpati di Titik Nol IKN Nusantara. (HO)

Menurut Iwan, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai kriteria ESG atau LST diantaranya pemanfaatan teknologi modular pada pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti masjid, mess hall, klinik dan kantor perwakilan pengelola.

Selanjutnya, agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana dan aman dari sisi konstruksi maka Kementerian PUPR menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

"Dalam proses Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi ini setidaknya ada sebanyak 368 pekerja yang terlibat.

Kami juga menerapkan SMKK  sesuai peraturan menteri nomor 10 tahun 2021,” ucapnya.

Dalam perkembangannya, sejumlah pakar menganggap dalam pembangunan HPK di IKN mesti dikaji lebih mendalam, baik dari aspek sosial, keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, kenyamanan, kesejahteraan  dan kepastian kerja bagi pekerja.

Baca juga: Rektor Uniba Dr Isradi Zainal Bicara soal IKN Nusantara di Universitas Patompo Makassar

Sebagai bagian dari warga masyarakat yang ingin melihat pembangunan IKN sukses maka kami melibatkan diri untuk ikut membahas perkembangan HPK  sekaligus mengunjunginya.

Pembahasan pertama yang kami ikuti adalah pada 19 Desember 2022 di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Saat itu hadir Direktur Rumah Susun Dedy dan tim, Koordinator Pemberdayaan Sosial Tim Transisi IKN Nusantara Dr Diani, Tim Peneliti dari Sosial Engineering, dan sejumlah undangan.

Kami surprise saat itu karena dari paparan Kementerian PUPR terlihat kalau HPK  per Desember 2022 sudah mendekati 80 persen dan sudah mulai dihuni.

Pembangunan yang tergolong singkat dan modern.

Pada 23 Desember 2022, bahasan terkait aspek sosial hunian pekerja konstruksi dilaksanakan via zoom dengan dikoordinir oleh Dr Diani.

Hadir di zoom saya selaku Rektor dan Tim Ahli, Tim Transisi IKN, Sosiolog UI Imam B.Prasodjo, Antropolog UI Prof. Yando, Dr.Narto, Tim Psycholog UI dan sejumlah Tim dari Unmul dan Uniba.

Baca juga: Diskusi IKN: Pembangunan Bergeser, Perlu Antisipasi Dampak Ekologi dari Pembangunan IKN Nusantara

Pada kesempatan tersebut dibahas rencana kajian aspek sosial di IKN Nusantara.

Untuk menindaklanjuti diskusi tersebut, kami dan Dr Sunarto minta izin kepada tim untuk mengunjungi Hunian Pekerja konstruksi pada 24 Desember 2022.  

Pada hari itu, kami bersama Dr Sunarto berkunjung ke lokasi HPK dan bertemu dengan Ronald Project Manager  HPK  di IKN.

Selain diskusi, kami juga ditemani mengunjungi sejumlah tower dan fasiltas pendukungnya. Kami sempatkan juga berdiskusi dengan HSE Manager HPK dan sejumlah pekerja.

Kunjungan ke HPK kami lakukan kembali pada 29 Desember 2022, 1 Januari 2023, 5 Januari 2023 dan 7 Januari 2023.

Pada 29 Desember 2022 kami berkunjung ke hunian pekerja konstruksi bersama Camat Sepaku dan sejumlah Pengusaha Muda.  

Lalu pada 1 Januari 2023 kami bersama keluarga dan tim dari Mitranusa (Masyarakat Indonesia untuk Transparansi Nusantara) mengunjungi lagi rumah susun tersebut.

Yang istimewa adalah, kunjungan pada 5 dan 7 Januari 2023. Hal ini karena pada tanggal tersebut kami bersama dengan Tim Peneliti seperti Imam B.Prasodjo,  Prof Yando, Dr.Narto,  Tim Psikologi UI dan peneliti lainnya.

Imam B. Prasodjo, Yando dan Tim malah berkunjung ke sejumlah warga dan tokoh masyarakat.

Pada 6 Januari 2023, Dr Diani malah menemani Iman dan Tim peneliti ke sejumlah tempat yang selama ini beliau bina di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dari kunjungan ke lokasi HPK dan diskusi dengan sejumlah pihak, kami mencatat banyak hal yang mesti ditindaklanjuti.  

Baca juga: Refleksi Akhir Tahun dan Harapan Awal Tahun 2023 untuk IKN Nusantara

Diantaranya perlunya optimalisasi kajian di bidang sosial, keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan, mutu,Tata kelola, ketenagakerjaan, kebencanaan, huru-hara dll.

Secara keseluruhan, tim menyarankan diperlukannya sejumlah kajian yang perlu dilakukan oleh tim diantaranya kajian pengelolaan tenaga kerja dan lingkungan kerja, kajian psikologi sosial, kajian sosio antropologi, dan kajian lain yang dianggap perlu.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

BERSAMA RAMADAN DI ERA DIGITAL

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved