Diskusi Urun Pikir Gema Kebangsaan, Hetifah: IKN Nusantara Harus Jamin Kebebasan Mobilitas Perempuan

TRIBUNKALTARA.COM - Peran perempuan dalam bingkai pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dibahas dalam Diskusi Urun Pikir yang digagas Gema Kebangsaan.

Diskusi dengan tema ‘IKN dan Transformasi Kalimantan Timur sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Indonesia’ berlangsung di Universitas Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian hadir sebagai pembicara secara virtual mengungkapkan, ada banyak isu perempuan yang menyebabkan posisinya belum setara dengan laki-laki.

Di antaranya seperti kepemilikan lahan, kekerasan seksual, ancaman di transportasi publik, pendapatan, kesempatan bekerja di sektor formal, hingga  keterwalilan dalam politik.

“ IKN harus membuka ruang seluas-luasnya untuk menjadi tempat yang aman dan ramah bagi perempuan,” tandasnya.

Dipaparkannya, jumlah penduduk Kalimantan Timur berdasarkan Survei Penduduk 2020 sejumlah 3,77 juta jiwa.

Baca juga: Kabar Terkini Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Ekskavator Mulai Ratakan Lahan Istana Presiden

Dari jumlah tersebut, tercatat perempuan sebanyak 1.804.40 atau 47,9 persen. Jumlah penduduk ini didominasi usia produktif dimana 21,5 persen Gen X, 27,6 persen Millenials, dan 29,1 persen  Gen Z.

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, menurutnya menjadi modal utama IKN Nusantara, karena menempati posisi ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Hal ini berdasarkan Indikator IPM Kaltim Usia Harapan Hidup (74,61 tahun), Rerata Lama Sekolah (9,84 tahun), Harapan Lama Sekolah (13,81 tahun), dan pengeluaran per kapita (12,12 juta rupiah).

Dari semua daerah Kabupaten/Kota di Kaltim, Indeks Pembangunan Gender menunjukkan perempuan masih di bawah laki-laki.

Lebih jauh Hetifah menyebutkan, IKN Nuantara menggunakan 8 prinsip di antaranya Bhineka Tunggal Ika dan Aman dan Terjangkau.

Sesuai prinsip ini, seharusnya IKN menciptakan ruang yang aman, memperhatikan hak-hak perempuan, termasuk anak perempuan dengan memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi para perempuan.

Baca juga: Diskusi IKN: Pembangunan Bergeser, Perlu Antisipasi Dampak Ekologi dari Pembangunan IKN Nusantara

Lalu apa saja hak-hak yang harus diterapkan di IKN? Dijabarkan Hetifah antara lain:

- IKN harus mengadopsi semua tindakan yang diperlukan dari peraturan, perencanaan kota, sosial ekonomi untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

- IKN harus menjamin kesetaraan dalam partisipasi politik perempuan secara penuh serta kesempatan yang sama untuk kepemimpianan di semua tingkat pengambilan keputusan.