Masuk Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, Dua Kecamatan tak Diakomodir RTRW Kutai Kartanegara

Hal ini menyusul dengan adanya Raperda RTRW Kukar yang sudah disetujui oleh Kementerian ATR/BPN RI tanpa dua kecamatan, yakni Samboja dan Samboja Darat.

Sedangkan untuk kecamatan lainnya, seperti kecamatan Muara Jawa, Loa Janan dan Loa Kulu, hanya sebagian saja yang masuk wilayah IKN Nusantara.

Potensi kehilangan pendapatan ini sudah disampaikan Sekretaris Daerah Sunggono saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPD RI.

Baca juga: IKN Nusantara Mulai Dibangun di Kalimantan Timur, Inilah Dampak yang Dirasakan Masyarakat Sepaku

Rapat yang dilaksanakan pada Rabu 11 Januari 2023 di Jakarta itu membahas perimbangan keuangan dan Kewenangan antara pusat dan daerah.

“Jika beberapa wilayah kecamatan Kukar gabung IKN, maka diperkirakan Kukar bakal kehilangan potensi pendapatan sekira Rp 800 miliar,” ujarnya, Minggu (15/1/2023).

Sunggono menjelaskan, prinsip pembentukan daerah otonom baru tidak boleh memiskinkan daerah Induknya.

“Kami dukung IKN Kaltim 1.000 persen, tapi harus ada kebijakan khusus bagi Kukar yang sebagian kecamatan atau sekitar 34 desa dan kelurahan masuk wilayah IKN,” ucapnya.

Sementara itu, Dosen Fisipol Unikarta, Toni Nurhadi mengatakan, secara nyata potensi pendapatan Kukar bakal turun drastis jika Samboja dan Samboja Barat keluar dari Kukar.

“Kayaknya bisa lebih dari Rp 800 miliar jika dihitung secara detail karena pendapatan dari Samboja sangat besar untuk Kukar,” sebutnya.

Baca juga: Ekonomi Warga Sepaku Terkerek Pembangunan IKN Nusantara: Tolak Rp 2 Miliar, Pilih Bangun Penginapan

Mantan Dekan Fisipol Unikarta ini merinci sumber pendapatan yang berasal dari Samboja, seperti migas dan tambang sangat besar.

Selain itu, potensi kelautan juga sangat besar, seperti perikanan dan pelabuhan, apalagi pelabuhan besar ada di Samboja.

"Makanya butuh kajian dan hitungan yang mendetail terkait potensi kehilangan pendapatan Kukar,” pungkasnya.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini