Diterjang Hujan dan Longsor, Wali Kota Samarinda Soroti Stabilisasi Lereng, Tunda Uji Terowongan

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Sempat diterjang longsor usai Samarinda diterpa hujan deras, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengurungkan niat melakukan pengujian pembangunan terowongan (tunnel) Samarinda untuk sementara waktu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menegaskan komitmennya terhadap keselamatan publik dalam proyek infrastruktur strategis, khususnya pembangunan Terowongan (tunnel) Samarinda.

Hal ini dipastikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun usai rapat presentasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait teknis lanjutan pelaksanaan pekerjaan tunnel pada Rabu (9/7/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Wali Kota Andi Harun menjelaskan, penanganan lereng bagian inlet yang sempat mencuri perhatian lantaran mengalami longsor beberapa waktu lalu usai di guyur hujan ekstrem.

Baca juga: Abrasi Sungai Bahau di Apau Ping Malinau Kaltara Ditindaklanjuti, Dinding Penahan Longsor Dibangun

Tentu itu semua menjadi prioritas utama sebelum terowongan diuji coba atau dibuka untuk umum.

"Hari ini saya minta laporan, dan seperti biasa kalau saya minta laporan saya minta paparan," ujar Wali Kota Andi Harun, Rabu (9/7/2025) sore di Samarinda.

Wali Kota Andi Harun menekankan bahwa longsoran yang terjadi di area inlet bukanlah insiden yang tidak terprediksi.

Berdasarkan kajian dari tim Institut Teknologi Bandung (ITB), area lereng inlet terbukti berada di zona endapan talus, yakni material longsoran masa lalu yang berpotensi mengalami pergerakan berulang bila tidak segera distabilisasi.

Rupanya setelah diteliti oleh ITB, longsoran lereng itu rupanya adalah peristiwa yang berulang.

Rupanya di zaman dahulu pernah terjadi longsor di situ. Dan itu memang prinsip geo grid atau geotekniknya.

"Satu longsoran bisa terjadi beberapa kali kalau tidak ditangani. Itulah yang terjadi pada lereng kita," kata Wali Kota Andi Harun. 

Sayangnya, pekerjaan stabilisasi lereng ini semestinya telah dilaksanakan pada APBD murni.

Namun karena adanya pertimbangan kebutuhan anggaran untuk belanja prioritas lain, maka pelaksanaan fisiknya baru bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025.

Memang harusnya tidak terjadi. Karena konsep anggarannya pada APBD murni sudah ada. 

"Cuma karena kita mengakomodir semua rencana belanja yang juga tidak kalah prioritasnya, sehingga pekerjaan yang harusnya belakangan dikerjakan oleh kesepakatan semua pihak tentu pemerintah dan DPRD maka untuk mencukup yang prioritas ini, bagian pekerjaan terowongan yang dikerjakan belakangan ditunda saja di perubahan,” beber Andi Harun.