Opini
Audit Dana Haji secara Menyeluruh dan Transparan
USULAN yang disampaikan Kementerian Agama RI tentang kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriyah/2023 menuai sorotan tajam.
Editor:
Sumarsono
lihat foto
Yakni dengan penyesuaian jadwal penerbangan dan pemanfaatan bandara di luar Jeddah dan Madinah, misalnya Bandara Thaif dan Bandara Internasional Prince Naif bin Abdulaziz (Qassim).
Persoalan Bipih harus diungkap tuntas, termasuk isu miring dana haji dipakai untuk infrastruktur.
Karena yang dikelola adalah dana ummat - bukan subsidi negara (APBN) - maka harus dipertanggungjawabkan kepada ummat secara terang benderang.
Tak perlu pelintir makna istitha'ah (mampu) bagi jamaah, karena semestinya negara benar-benar melayani dengan pengelolaan dana haji yang akuntabel. (*)
*) Anggota DPD RI dari Dapil Kalimantan Timur
Berita Terkait
Berita Terkait: #Opini
| Likuiditas Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan M2 yang Menggembirakan |
|
|---|
| Sekolah: Harapan Terakhir atau Sumber Masalah dalam Pemberantasan Korupsi? |
|
|---|
| Persepsi Negatif terhadap Organisasi Kemasyarakatan |
|
|---|
| Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus, Suatu Refleksi |
|
|---|
| Kepala Daerah itu Bukan Pejabat Partai |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.