Jembatan Penghubung Jangan Ganggu Lalu Lintas Kapal Logistik Proyek IKN Nusantara

"Kalau anggaran sudah siap, ya agar BPN diberitahu, jangan hanya via wartawan,” ujarnya.

Baca juga: 7 Ribu Ton Kerikil Masuk di Proyek IKN Nusantara, Permintaan Semen Melonjak, 15 Pelabuhan Disiapkan

Di tempat terpisah, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi, menyatakan akan berupaya menarik anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

Jika ditelusuri masalah anggaran dalam pembebasan pembangunan tol IKN Nusantara, maka semua pihak terkait perlu duduk bersama delam mengatasinya, bukan saja antarpihak pemerintah tapi juga dengan pihak terdampak.

Dari 3 tol yang sedang dibangun, yang prosesnya lamban dan menghadapi sejumlah masalah adalah segmen 3A.

Jalan tol segmen 3A Karang Joang - KKT Kariangau yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai proyek Rp 3,33 triliun baru mencapai 1,4 persen.

Padahal pengerjaan fisik sudah dilaksanakan sejak september 2022.

Menurut catatan media, ada 2 hal yang menjadi faktor penghambat dari pembangunan tol segmen 3A yaitu kegiatan pengadaan lahan dilaksanakan di akhir tahun yang berakibat terlambatnya penentuan lokasi yang baru terbit 31 Desember 2022.

Baca juga: Geliat Pembangunan Sosial dan Infrastruktur di IKN Nusantara

Selain itu penghambat lainnya adalah batas clearence di bawah jembatan penghubung tol ikn segmen 3A yang menurut kementerian perhubungan clearencenya terlalu rendah (kurang dari 5 m).

Menurut data yang dihimpun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Balikpapan, ketinggian yang melintasi  alur sungai wain adalah 10,4 meter.

Hanya saja menurut Junaidi, Kepala BBPPN Balikpapan, jika terjadi perubahan ketinggian desain, maka akan berdampak pada desain yang sudah dibuat kementerian PUPR.

Pembuatan desain ulang akan ssmakin memperlambat oenyelesaian tol IKN segmen 3A.

Bagi penulis, perhatian terhadap alur yang akan dilewati kapal di atas Sungai Wain mesti mendapat perhatian khusus.

Karena kedepannya akan bermasalah dan bisa mempersempit atau membatasi lalu lintas kapal yang akan lewat.

Apalagi IKN Nusantara dan sekitarnya dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan pembangunan berwawasan Nusantara yang punya makna bahwa dalam membangun IKN Nusantara perlu memperhatikan aspek darat dan laut (perairan).

Sebaiknya jangan ada pembangunan yang akan mengeliminasi potensi laut kita. (*)