Geliat Pembangunan Sosial dan Infrastruktur di IKN Nusantara

Oleh: Dr.Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, Direktur Indeks Survei Indonesia

TRIBUNKALTARA.COM - SEJAK IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur ( Kaltim ), proses pembangunan infrastruktur terus dilakukan.

Pembangunan IKN Nusantara diawali dengan sosialisasi hasil kajian, penyempurnaan hasil kajian, dan penyempurnaan  rencana desain tata ruang.

Penyelesaian dampak sosial, upaya pembangunan sosial, budaya, ekonomi, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur.

Hasil kajian dalam bentuk undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Otorita maupun Regulasi terkait IKN dilakukan oleh Otorita IKN, tim transisi, lembaga, kementerian maupun instansi terkait.

Untuk menyempurnakan hasil kajian dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan FGD, diskusi, penelitian, konsultasi publik, dan lain-lain.

Kajian dilakukan terhadap UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Amdal, RDTR. Rekomendasi yang dihasilkan dicatat untuk menyempurnakan hasil kajian sebelumnya.

Baca juga: Samboja Masuk IKN Nusantara, Wakil Bupati Kukar Khawatir: Pendapatan DBH Hilang, Siapa Mengurus?

Untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pihak Otorita IKN melalui Koordinator Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat terus melakukan langkah yang diperlukan dalam menghadapi dampak sosial pemindahan IKN.

Pembangunan sosial di IKN didasarkan pada prinsip pembangunan sosial yang ditetapkan dalam lampiran II UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN.

Hasil kajian awal dampak pemindahan IKN ke Kaltim dan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi dan pihak yang terdampak.

Adapun tujuan dari pembangunan sosial di IKN Nusantara adalah kesejahteraan masyarakat setempat khususnya yang terkait dengan masalah pertanahan, pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, ketenagakerjaan.

Untuk masalah pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, Otorita IKN dan pihak terkait pada 1 Juni 2022 melakukan pertemuan dengan warga untuk menemukan solusi dalam menangani masalah pertanahan, masalah sosial, ketenagakerjaan dan masalah lainnya.

Untuk mengatasi masalah pendidikan dan pelatihan bagi warga IKN Nusantara telah dilakukan pelatihan gratis oleh Otorita IKN bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Naker.

Untuk masalah kesehatan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani penyakit yang berkembang di IKN Nusantara dan melakukan antisipasinya.

Bahkan ke depan, IKN Nusantara didesain sebagai Kota Sehat.

Baca juga: Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di IKN Nusantara