Staf Khusus Wapres hingga Ketum KIB Tanggapi Tuntutan Kenaikan Dana Desa di Talkshow ‘Kades Iwan’

TRIBUNKALTARA.COM - Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau ‘Kades Iwan’ yang tayang secara langsung tiap Selasa pukul 18.30 WIB di TV Desa, di episode 63 pada Selasa (14/3/2023) lalu membahas tema “Kades Menuntut Kenaikan Dana Desa”.

Dalam talkshow itu, ada 3 narasumber yang hadir, antara lain: Staf Khusus Wakil Presiden RI bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah K.H Imam Azis; Ketua Umum Kepala Desa Indonesia Bersatu (KIB), Pandoyo dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, Ph.D.

Seperti biasanya, talkshow ini dipandu oleh host ‘Kades Iwan’, Iwan Sulaiman Soelasno yang juga pendiri desapedia.id.

Dalam pengantarnya, Iwan mengatakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini jumlahnya terus naik dan hanya satu kali mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Hal ini tentu saja menjadi capaian yang patut disyukuri khususnya untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa pada bidang pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa”, ungkap Iwan dalam rilis yang diterima TribunKaltara.com Kamis 16 Maret 2023.

Iwan menambahkan, dalam 9 tahun terakhir ini ada beberapa isu – isu strategis dalam tata kelola dana desa, yakni antara lain tata kelola dana desa belum berjalan sesuai semangat rekognisi dan subsidiaritas; dampak dana desa terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan desa; tuntutan kenaikan dana desa; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa secara berjenjang; formulasi dana desa; dan korupsi dana desa.

Dalam paparannya, K.H Imam Azis menyoroti soal dukungan dana desa terhadap capaian Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, politik penganggaran dalam dana desa dan program dari pusat yang didanai oleh Dana Desa.

“Ada satu hal yang mengganggu capaian SDGs Desa yang didanai dari dana desa, yaitu menurut saya politik penganggaran kita saat ini masih berorientasi jangka pendek semua, usianya satu tahunan harus habis. Satu tahun itu terlalu pendek untuk mengukur pencapaian SDGs Desa.

Karena itu perlu waktu yang panjang dan konsisten terutama untuk mengukur pembangunan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa misalnya. Mungkin untuk mengukur yang fisik mudah’, ujar Imam Azis.

Menurut Imam Azis, politik penganggaran yang jangka pendek ini juga menyulitkan ketika mengukur pencapaian SDGs Desa dikalangan warga miskin.

Imam Azis juga menyoroti banyaknya program – program jangka pendek dari pusat yang berlomba – lomba datang ke desa. Akibatnya, ini menyulitkan pengukuran pencapaian SDGs Desa karena program tersebut tidak ada keberlanjutan.

“Hal kedua yang saya soroti adalah bagaimana desa mempunyai semacam dana investasi. Ini penting supaya desa bisa punya nafas panjang, maka desa perlu punya tabungan.

Dana investasi desa ini bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan. Ini adalah dana yang tidak boleh diutak atik.

Digunakan untuk program desa jangka menengah dan panjang sehingga tidak terganggu oleh gaya politik penganggaran pemerintah yang short term atau jangka pendek.

Bagaimana caranya, ini yang perlu kita rumuskan bersama”, timpal K.H. Imam Azis.