Mitigasi Banjir di IKN Nusantara, BWS IV Kalimantan Turun Tangan, Beber Lokasi dan Lama Genangan

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Persoalan banjir di Kecamatan Sepaku atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diselesaikan oleh pemerintah.

Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan, telah melakukan pertemuan konsultasi masyarakat (PKM).

Bahkan Satuan Kerja (Satker) BWS IV Kalimantan dalam beberapa hari ini turun ke Sepaku untuk membuat detailed engineering design (DED) pengendalian banjir.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku, Hendro Susilo, mengatakan bahwa sempat ada penolakan dari warga terhadap proyek normalisasi Sungai Sepaku beserta anak sungai yang melintasi sejumlah desa dan kelurahan itu sebanyak 27 bidang tanah, dan 18 bangunan rumah.

Baca juga: Sorot Banjir di IKN Nusantara, Forest Watch Indonesia Menilai Tingginya Perubahan Tutupan Hutan

Namun ia yakin pada akhirnya warga mendukung kegiatan pemerintah untuk tujuan mengeliminasi banjir itu.

“Saya yakin warga akan mendukung upaya pemerintah itu,” ungkapnya pada Rabu (22/3/2023).

Sementara itu, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan bahwa penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik, berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Kabupaten PPU, TNI, POLSEK, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian PUPR, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan lainnya.

Jaka Santos juga menjelaskan bahwa sebelumnya Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku, karena lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya.

OIKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku.

“Sudah dilakukan identifikasi potensi banjir di daerah IKN,” jelas Jaka.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi banjir di IKN.

Di antaranya dengan membangun bendung, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang saat ini masih berjalan.

Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau.

Jaka Santos juga menjelaskan bahwa OIKN telah melakukan pertemuan dengan para pihak terkait, juga telah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak untuk membahas rencana penanganan jangka pendek tiga bulan kedepan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir.