Pembangunan Ibu Kota Nusantara Didesain 100 Tahun Tidak Banjir, Otorita IKN Siapkan Skema Khusus

Terdapat tiga sungai yang mengalir di KIPP  yakni Trunen, Semuntai dan anak Sungai Sanggai.

Baca juga: Perlunya Optimalisasi Manajemen Penanganan Banjir di IKN Nusantara

"Genangan banjir terjadi pada daerah paparan banjir yang telah dihuni penduduk dan kawasan di pinggir jalan provinsi karena terbatasnya kapasitas gorong-gorong, penyempitan saluran, dan tidak adanya saluran drainase yang memadai," jelasnya.

Secara topografi lokasi KIPP ialah daerah berbukit, lalu bagian hilir relatif datar berupa kawasan rawa. 

Banjir selalu terjadi berulang di tempat yang sama, karena beberapa kondisi topografi yang bergelombang, adanya bottle neck, serta ada bangunan yang masuk pada badan sungai, serta tingginya sedimentasi akibat pembukaan lahan di hulu. 

"Selain permukiman penduduk yang menjadi perhatian adalah akses jalan nasional dari Samboja menuju Sepaku yang juga berpotensi terendam banjir," tandas Harya.

Skema Otorita IKN

Secara terpisah, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan,  Otorita IKN bersama instansi terkait melakukan identifikasi dan kajian terkait faktor biofisik serta sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, segera menghitung curah hujan tertinggi dan luas daerah tangkapan khsusnya hulu DAS yang tertampung dan kecepatan aliran ke badan sungai dan muara (Input berupa CH dan Outflow berupa debit)

Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara dalam bentuk bangunan/gedung, jalan, saluran drainase, embung, waduk dan lainnya tentu berdampak pada perubahan landscape.

Namun akan dilakukan upaya optimal guna meminimalkan aliran permukaan (runoff), erosi dan sedimentasi serta pembuangan sampah serta limbah yang terkontrol dengan baik.

Baca juga: Kawasan IKN Nusantara Dilanda Banjir, Sekcam Sepaku: Sudah sejak Dulu, Otorita IKN Siap Cari Solusi

Mengenai skema, Achmad Jaka memaparkan, Otorita IKN dan Kementerian terkait membangun waduk, bendungan, sumur resapan, biopori, percepatan reforestasi.

Termasuk, pemantauan terhadap aktivitas tambang dan aktivitas lainnya di bagian hulu DAS yang berpotensi tidak mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk akselerasinya, lanjut Achmad Jaka, semua stakeholders wajib terlibat, termasuk masyarakat harus bahu-membahu mengatasi persoalan banjir dan bencana alam lainnya serta upaya perbaikan lingkungan menjadi tanggungjawab bersama.

Mengenai implementasi rencana riil, dijelaskannya, ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Semua skema yang dirancang diharapkan meminimalkan bahkan meniadakan banjir, jika semua stakeholders termasuk masyarakat bekerja sama.