Kepala KSP Moeldoko Ingatkan Otorita IKN, Jangan Tunda Pembayaran Tanah Masyarakat di IKN Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Kepala Staf Kepresidenan ( KSP ) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengingatkan Otorita IKN untuk tidak menunda pembayaran tanah di Ibu Kota Nusantara.

Moeldoko meminta biaya ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara segera dibayarkan kepada masyarakat.

“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko saat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023). 

Sebagaimana keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN Nusantara memerlukan perhatian khusus.            

Dia berjanji akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN Nusantara, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Dipastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.  

“Kita ( KSP ) punya pengalaman di Wadas (Jawa Tengah). Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas.

Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujarnya.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Target Mega Proyek bagi Investor Jepang, Korea Selatan Investasi Rp 94 Triliun

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menyampaikan masyarakat adat di IKN Nusantara meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.

Hal itu karena masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru. “Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” kata Alimuddin.

Pada kesempatan itu, Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN Nusantara, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Moeldoko dan Alimuddin melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada 10 Februari 2023.

Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN Nusantara.

LKPP Konsolidasi

Sementara di Balikpapan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) menggelar konsolidasi dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gubernur Kaltim Isran Noor turut hadir sekaligus membuka acara yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Kota Balikpapan, Senin (10/4/2023).  

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Uniba Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi

Isran Noor mengatakan, penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara adalah titik awal mulainya sebuah peradaban baru yang besar bagi Republik Indonesia.

"Kemudian letak IKN Nusantara yang berada di tengah-tengah Indonesia ini adalah sebuah keadilan dan pemerataan pembangunan, serta ekonomi bangsa," tandasnya.

Isran Noor juga menuturkan, latar belakang pemerataan terkait pemindahan IKN ini bukan berdasarkan pertimbangan kelompok tertentu.

Perkembangan IKN bukan hanya milik kepentingan Kalimantan Timur, tetapi kepentingan wilayah Nusantara.

Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut atas keputusan Presiden RI Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai pemindahan IKN sangat tepat.

"Karena pasti SDM-nya mendukung, kemudian wilayahnya mendukung dan yang paling penting Gubernurnya mendukung pemindahan IKN di Kaltim," tuturnya.

Pada kesempatan ini, Hendrar mengungkapkan, IKN sudah mulai berproses.

Baca juga: Balikpapan-IKN Nusantara akan Dihubungkan Kereta Roda Karet, Segera Dibangun Rel Sepanjang 40 Km

"Jika memang ada kesempatan panjang untuk berkontribusi, berpartisipasi, jangan khawatir. 

Siapapun Presidennya IKN Nusantara tetap harus jadi dan pemerintah tetap komit untuk menyelesaikan pembangunannya," tegasnya.

Kemudian, kata Hendrar, terkait kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan sampai Rp466,06 triliun.

Di mana, komponen proyek APBN sekitar Rp90,3 triliun, kemudian komponen KPPU Rp252,5 triliun dan komponen proyek swasta murni BUMN dan BUMD mencapai Rp123,2 triliun.

"Melalui Satgas IKN pada saat kami melalukan kunjungan, progresnya menyampaikan sudah hampir mencapai 25 persen dan anggarannya sudah hampir sekitar 30 sekian triliun," urainya.

Adapun setiap pengadaan barang dan jasa, Presiden mengarahkan kepada LKPP harus lebih transparan dan tidak rumit.

Di antaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi, memastikan transparan PBJ, mengupayakan efesiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya, pada Minggu (9/4), Kepala LKPP Hendrar Prihadi bersama jajaran berkunjung ke lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Baca juga: Terpengaruh IKN Nusantara, Tingkat Hunian Hotel dan Wisatawan ke Kaltim Februari 2023 Sama-sama Naik

Didampingi Ketua Satgas Pembangunan IKN Nusantara, Danis Sumadilaga, rombongan Hendrar Prihadi  meninjau sejumlah pembangunan yang sedang berjalan, di antaranya  hunian untuk pekerja, kantor bersama, rumah tapak jabatan menteri, hingga istana kepresidenan.

Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi itu mengapresiasi progres pembangunan di IKN yang dalam tren positif. Hendi optimistis target pembangunan IKN yang telah direncanakan dapat tercapai.

“Proyek pembangunan saat ini yang sudah berjalan sekitar 25 persen kiranya dapat mencapai target 100 persen di tahun 2024, sesuai  arahan Bapak Presiden,” ujar Hendi.(m13/ant/siy)