Polemik Pusat Pemerintahan Tana Tidung Masih Bergulir, Sekda KTT Said Agil Beri Tanggapan Begini

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Polemik pembangunan pusat pemerintahan atau Puspem Tana Tidung terus bergulir sampai saat ini.

Belum lama ini, sejumlah tokoh masyarakat Tana Tidung menyampaikan keluhannya ke pemerintah Kaltara.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Tana Tidung, Said Agil mengatakan hal ini merupakan persoalan sosial.

Meski sebagai Ketua Tim Pengendalian Terpada atau Timdu Pembangunan Puspem Tana Tidung, dirinya belum bisa menjawab persoalan itu.

Baca juga: Percepat Realiasasi, Suheriyatna Dorong Kawasan Industri Bebatu KTT Masuk Proyek Strategis Nasional

"Nah kalau ini sekarang persoalan sosial, saya belum berani jawab kalau persoalan sosial. Karena masing-masing ada timnya.

Walaupun saya ketua Timdu, saya baru mengolah data. Pengolahan data secara teknisnya ada di (Dinas) PU," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (11/4/2023)

Dia menyampaikan, Timdu nantinya bertugas saat proses pembayaran ganti rugi maupun tali asih.

Namun demikian dia katakan, dalam pembayaran tersebut juga tidak boleh serampangan.

"Pemerintah juga ndak bisa membayar kalau kepemilikan lahan belum jelas," katanya.

Begitu pula dengan status lahan yang akan dibayarkan nantinya oleh pemerintah Tana Tidung.

Belum lagi jika status lahan yang akan dibayar tersebut, berbeda-beda nilainya.

Dia menambahkan, setidaknya ada 238 bidang tanah yang akan dibayar pemerintah Tana Tidung sesuai sertifikasi lahannya.

"Ada yang legal standingnya sebagai pemilik mungkin harganya sesuai, ada yang legal standingnya hanya misalnya numpang berkebun kan beda itu bayarannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Tana Tidung menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemprov Kaltara.

Rombongan yang dipimpin oleh Jamhor itu diterima oleh Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan beserta sejumlah pejabat Pemprov Kaltara.