Skema Pembelian Lahan IKN Nusantara Belum Jelas, Menteri PUPR Ungkap Kendala Realisasi Investasi IKN

Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.

Menurut Basuki Hadimuljono,  realisasi investasi di proyek IKN Nusantara sejauh ini baru sampai di tahap Letter of Intent (LoI).

Sudah ada beberapa LoI yang masuk ke IKN Nusantara, termasuk ke dirinya, yang langsung diteruskan ke Otorita IKN. 

Peta RDTR ini sudah diungkap Menteri PUPR tiga pekan lalu, di mana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP akan berdiri di lahan 6.600 hektare.

Baca juga: 1.800 Ha Dilakukan Reforma Agraria, Kejari PPU Pastikan Belum Ditemukan Mafia Tanah di IKN Nusantara

Sebanyak 63 persen merupakan area hutan.

Bukan hanya Basuki, LoI dari investor juga diterima Presiden Jokowi.

Pertengahan Maret lalu, Presiden Jokowi melaporkan sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura.

Salah satunya ada 20 LoI dari pihak swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN.

"Saya menyambut baik beberapa hasil leader's retreat ini, yang pertama besarnya minat investor Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Lee, Kamis (16/3/2023).

Selain Basuki dan Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah bertemu 90 investor Jepang untuk menawarkan proyek infrastruktur di IKN.

Budi menerangkan bahwa dirinya tidak hanya bertemu investor Jepang saja, tapi juga dari Korea Selatan dan India.

Korea Selatan misalnya, kata Budi, sangat berminat pada proyek yang ditawarkan.

Baca juga: Uang Sewa Belum Dibayar, Sejumlah Pemilik Mobil Rental Geruduk Kantor Otorita IKN di Balikpapan

"Tapi memang ini butuh waktu karena mereka membutuhkan suatu assessment tentang bagaimana bantuan itu efektif," kata Budi di Istana, akhir Maret lalu.

Otorita IKN Siapkan Perka