May Day, Momentum Membangun Wirausaha Baru

Dampak buruknya, tingginya peran pemerintah (big govement) adalah utang banyak negara  membengkak. 

Washington consensus yang dimotori Bank Dunia, menyebutnya akan ada ancaman stagflasi. Stagnasi dan inflasi secara global.

Karena itu Mereka mengusulkan pentingnya “liberalisasi ekonomi dan privatisasi”.

Artinya, paradigma ini meletakan kembali peran individual yang memberikan ruang lebih luas pada “persaingan”.

Tidak lain adalah Pemilik modal yang akan mendominasi hubungan produksi.

Merekalah yang akan menentukan harga faktor produksi. Termasuk upah tenaga kerja.

Akibat pemikiran ini, sektor publik pun juga terimbas. Alasan utamanya adalah sektor swasta dinilai bekerja lebih efisien.

Sementara sektor publik dianggap lamban dan kolutif, sehingga tidak efisien. 

Karena itu, Pemerintah banyak negara melakukan reformasi pengelolaan dan peraturan kepegawaian.

Baca juga: Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Guru Malinau, 305 Peserta Mengurus Dua Dokumen Persyaratan di RSUD

Salah satu contohnya adalah lahirnya istilah PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ).

Para pencari kerja yang jumlahnya banyak, kini nilai tawarnya menjadi tidak kuat. Bisa dibilang lemah.

Para pekerja pun merespon atas paradigma. Mereka membangun soliditas “sesama pekerja”. Sebut saja “asosiasi”.

Tidak lain tujuanya adalah meningkatkan nilai tawar. Padahal di sebelah sana, menunggu banyak pencari kerja yang lain.

Mereka sedang mengintip kapan bisa mengganti pekerja yang sudah bekerja.

Fenomena ini saat ini banyak terjadi di negara berkembang bahkan termasuk negara maju. Negara maju karena tekanan krisis ekonomi global.