Rencana Pembentukan DOB Tanjung Selor Tetap Berprogres, Pemkab Bulungan Berupaya Penuhi Persyaratan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Rencana pemekaran Kota Tanjung Selor,Kabupaten Bulungan kembali lagi didengungkan oleh Bupati Bulungan, Syarwani.

Saat ini pemenuhan persyaratan untuk rencana pembentukan DOB ( Daerah Otonomi Baru ) terus berjalan.

Hal tersebut disampaikan Syarwani, di sela-sela upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, Selasa (02/05/2023).

Dia mengatakan, pembentukan DOB Tanjung Selor berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Di mana ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi.

Baca juga: Dorong DOB Tanjung Selor, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Minta Pemkab Bulungan Mekarkan Kecamatan

“Kalau harapan masyarakat, adanya DOB ( Daerah Otonomi Baru) itu, kita setuju.

Namun mekanisme dan tahapan itu harus kita lalui, baik pemenuhan syarat fisik maupun secara administrasi kewilayahan nya,” jelas Syarwani.

Perkembangan DOB sendiri, tak dimungkiri terkait pemenuhan syarat dan lain sebagainya masih belum signifikan.

Khususnya untuk wilayah kota. Akan tetapi tahapan yang dilakukan khususnya Pemkab Bulungan masih tetap berproses di tingkat bawah.

“Mulai dari pemekaran di tingkat RT, berjenjang dari RW, hingga mungkin nanti akan ada beberapa kelurahan baru yang terbentuk,” tandas Syarwani.

Baca juga: Rencana Pemekaran DOB Tanjung Selor di Kaltara, Pemkab Bulungan Beber Progres

Sementara itu, Hari Otonomi Daerah diperingati pada Senin, 2 Mei 2023 bersamaan dengan peringatan Hardiknas 2023.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, dasar otonomi adalah memiliki kewenangan secara mandiri.

Di mana otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu.

Adanya kebijakan tersebut, menjadi peluang Bulungan.

Salah satunya untuk terus berkembang, termasuk kali ini peluang adanya pemekaran Tanjung Selor, dimana saat ini adalah ibu kota dari Provinsi Kaltara.

Bupati Bulungan Syarwani, mengatakan jika merefleksi sejak lahirnya UU Otonomi, pasca reformasi 1998, dan perkembangan pembangunan di Bulungan.