Proyek BTS di Perbatasan Kaltara Terhenti, Deddy Sitorus: Mimpi Kita Sirna, Begini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Johnny G Plate tersangka kasus dugaan korupsi proyek tower BTS 4G mengakibatkan pembangunan BTS di perbatasan, Nunukan, Kaltara terhenti.

Anggota Komisi IV DPR RI, Deddy Sitorus buka suara pasca Kejaksaan Agung RI menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022.

Bagaimana tidak, program BTS yang diklaim Deddy Sitorus sebagai bentuk perjuangannya untuk wilayah perbatasan harus terhenti, setelah Menkominfo Johnny G Plate jadi tersangka kasus korupsi.

Kekecewaan itu diungkap Deddy Sitorus sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara ( Kaltara ) melalui akun facebooknya @Deddy Yevri Sitorus, satu hari lalu.

Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Jabat Menkominfo Ganti Johnny G Plate yang Ditahan Gegara Korupsi? Jawaban Jokowi

Tulisan singkat Deddy Sitorus melalui akun sosial media pribadinya itu berjudul 'Tower 4G, Keadilan yang Tertunda'.

"Untuk sementara mimpi kita menghadirkan layanan seluler dan internet pun harus sirna. Setidaknya sampai kasus ini berkeluatan hukum tetap.

Sebab tidak mungkin ada dua kali anggaran APBN untuk proyek yang sama," ucap Deddy Sitorus melalui akun facebooknya.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan Dapil Kaltara ini pun menceritakan awal mula ia menemui Menkominfo Johnny G Plate pada April 2020.

Saat itu dirinya menyampaikan bahwa anak-anak sekolah di Kalimantan Utara kesulitan untuk belajar, karena tak ada jaringan internet sama sekali alias blank spot.

Baca juga: Diungkap Elite Demokrat, Kabar Koalisi Perubahan Usai Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi

Apalagi saat pandemi Covid-19 yang mengharuskan proses belajar mengajar menggunakan sistem daring (online) dari rumah masing-masing.

"Bulan April tahun 2020 saya menemui sahabat dan senior saya Johny Plate. Saya memohon agar Kominfo membantu perluasan jangkauan internet di pedesaan Kaltara.

Tapi beliau sampaikan bahwa tidak ada anggaran APBN, karena anggaran Bakti Kominfo untuk pelayanan jaringan pedalaman yang berasal dari pungutan terhadap operator telekomunikasi, sangat terbatas," kata Deddy Sitorus kepada TribunKaltara.com, Sabtu (20/05/2023), pukul 14.00 Wita.

Pada saat itu, kata Deddy Sitorus ada 12.500 desa di Indonesia yang belum terjangkau internet.

Anggaran APBN untuk tahun 2020 hanya mampu untuk membangun tower di 1.209 desa/ kelurahan di seluruh Indonesia.

"Kami bersepakat untuk melakukan lobby-lobby kepada para pihak untuk memperjuangkan masalah ini. Beliau berbicara di rapat kabinet dan Kemenkeu.

Saya juga bergerilya dengan para kolega Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi 1 dan Badan Anggaran DPR," ucapnya.

"Akhirnya APBN tahun 2020 diketok anggaran untuk pembangunan tower daerah 3T. Tahun 2021 ada 4.200 desa dan tahun 2022 ada 3.704 desa," tambah Deddy Sitorus.

Baca juga: Respons Anies Baswedan, Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi, Malam-malam Temui Surya Paloh

Deddy berharap pada akhir tahun 2022, ada sebanyak 9.113 desa dan kelurahan daerah terpencil dapat mengakses internet.

Sisanya sebanyak 3.435 desa non 3T akan dibangun dengan penugasan kepada operator seluler.

"Khusus Kalimantan Utara menurut perbincangan kami saat itu, setidaknya ada 219 desa akan mendapatkan tower seluler," ujarnya.

Bahkan Deddy menyebut dirinya sejak awal saya rutin bertemu Dirut Telkom dan Telkomsel untuk memonitor dan mengawal proses pembangunannya.

Pasalnya wilayah Indonesia bagian barat bebernya, pembangunan tower dimenangkan oleh konsorsium Telkom dan ZTE.

Namun hingga Juni 2022, Deddy menuturkan, proyek pembangunan BTS tidak sesuai harapan.

"Hingga Juni 2022 saya melihat bahwa proyek tersebut tidak berjalan dengan baik. Ada yang hanya dibangun towernya, ada yang lengkap BTS tetapi tidak ada sinyalnya.

Bahkan banyak tower tersimpan di gudang kontraktor di kota Tarakan, tetapi tidak dibawa ke pedalaman," tuturnya.

Baca juga: Reaksi Partai Nasdem, Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi, Jajaran Surya Paloh Berkumpul

Bahkan kontrak pengangkutan dengan pangkalan TNI AU terkatung-katung, akibat tidak ada kejelasan, kapan tower yang tersimpan di gudang, akan di bawa ke pedalaman.

"tu kan tower seharusnya dibawa ke. Krayan, Apau Kayan, Pujungan, Bahau dan daerah perbatasan lainnya. Pengamatan saya, hanya sekitar 20-30 persen saja tower yang dibangun di pedalaman," ungkapnya.

Pada November 2022, Kejagung RI mencekal 22 orang terkait proyek BTS, hingga akhirnya 5 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS.

Termasuk Kepala Badan Layanan Akses Telekomunikasi (BAKTI) Kominfo.

"Kemarin sahabat saya Menteri Kominfo, Johny Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai sekira Rp8 triliun," imbuhnya.

Ditetapkannya Johny G Plate sebagai tersangka, membuat proyek pembangunan BTS di perbatasan terhenti.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Kejaksaan Agung Tahan Politisi Nasdem

"Mimpi kita sirna. Setidaknya sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap. Sebab tidak mungkin ada dua kali anggaran APBN untuk proyek yang sama," pungkasnya.

Pada Januari 2023, Deddy katakan ia sempat lakukan pendekatan kepada Dirut Telkom untuk mencari jalan solusi terhentinya proyek BTS.

"Saat ini saya baru mampu menghadirkan layanan internet gratis di 10 Desa. Bekerja sama dengan Telkomsat, anak perusahaan PT Telkom.

Fasilitas ini memakai parabola dan terbatas hanya bisa dipakai oleh 20-25 orang pada saat bersamaan. Tentu saja radius jangkauannya juga tidak boleh terlalu jauh dari parabola tersebut," bebernya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.