Sembilan Kali Berturut-turut Pemprov Kaltara Pertahankan Opini WTP

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022.

Perolehan opini WTP tersebut, merupakan yang ke-9 kalinya secara berturut-turut, sejak provinsi ke-34 ini terbentuk.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, D Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, pada rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Kaltara, Kamis (25/05/2023).

Berkaitan dengan opini ini, Gubernur Zainal Paliwang mengungkapkan, Pemprov Kaltara selalu berkomitmen dan terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan program pembangunan secara maksimal.

Hal ini, kata Gubernur, menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, penyajian laporan itu masih membutuhkan bimbingan dan supervisi dari BPK RI agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

“Alhamdulillah tahun ini Pemprov Kaltara menerima predikat WTP dari BPK RI atas LKPD TA 2022. Tentunya kita sangat bersyukur atas predikat WTP ini. Saya berharap agar capaian ini juga berkontribusi terhadap pembangunan di Kaltara,” katanya.

Ia menyampaikan, Opini WTP merupakan buah dari kerja keras semua pihak di Kalimantan Utara.

Gubernur mengapresiasi seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyajian LKPD.

Gubernur juga menjelaskan upaya mempertahankan opini WTP.

Pemprov Kaltara melakukan sejumlah langkah meliputi, menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Baca juga: Cegah Kepunahan, Pemprov Kaltara Usulkan Ada Balai Bahasa, Miliki 38 Bahasa dari Berbagai Daerah

Lalu, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan. Dan, secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang keuangan dan asset melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP.

Gubernur juga meminta kepada kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan sinergis, manakala ada kelemahan dan kekurangan.

“Harus kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya, agar kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara lebih baik lagi,” terangnya.

Baca juga: Siapkan SDM Lokal yang Sanggup Kuasai Teknologi Konstruksi, Ini yang Dilakukan Pemprov Kaltara

Ia berharap, dapat terus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu upaya mewujudkan Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Sementara, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Kaltara.