2019 Angka Kematian Ibu Melahirkan Capai 16 Kasus, Tahun ini Target Dinkes Kaltara Turun 22 Persen

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Angka kematian ibu melahirkan di Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup tinggi.

Data terakhir di Dinas Kesehatan pada 2019, angka kematian ibu melahirkan mencapai 19 kasus.

Sementara pada 2023 ini, Dinas Kesehatan menargetkan angka kematian ibu melahirkan turun 22 persen.

Begitu pun dengan angka kematian bayi, masih perlu ditekan.

Baca juga: Meski Raih Opini WTP, Inspektorat Kaltara Segera Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Atas kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan membentuk kelompok kerja (Pokja), sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah ini.

Di mana, di dalamnya, beranggotakan dari beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) terkait.

Melalui Pokja ini, seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, H Usman, akan memberikan fasilitasi dan edukasi bagi keselamatan ibu yang akan melahirkan.

Dibeberkan, kematian ibu dan kematian bayi menjadi perhatian serius Pemerintah.

Tak terkecuali bagi Pemprov Kaltara.

Penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi target, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara, serta dalam rencana steategis Kementerian Kesehatan.

“Target pada tahun 2024 adalah penurunan angka kematian ibu menjadi 183/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian,” kata Usman.

Ia mengungkapkan, pada 2023 target penurunan jumlah kematian ibu di Kaltara bisa menurun hingga 22 persen dari angka tahun 2019.

Sementara, target angka kematian bayi sekira 11/1000 kelahiran hidup.

Disebutkan, pada 2019 angka kematian ibu melahirkan di Kaltara mencapai 16 kasus.

Atau 131,8 per 100 ribu kelahiran hidup.

“Untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinkes Kaltara dan jajaran. Akan tetapi sangat perlu adanya dukungan dan kerjasama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya termasuk mungkin di dalam ini pemangku kewenangannya. Untuk itu, perlu dibentuk Pokja yang melibatkan instansi lain,” bebernya.

Baca juga: Bahasa Bulungan Wakili Kaltara di Festival Tunas Bahasa Ibu, Begini Alasannya