Jadi Penyangga IKN Nusantara, Titik Kemacetan Lalu Lintas di Kota Balikpapan Makin Meluas

Padahal jika tidak ada kendaraan selain dari berpelat Balikpapan, ruas jalan masih terbilang mumpuni.

"Sebenarnya kalau dari hitungan kita, kalau jalan hanya dipakai oleh masyarakat Balikpapan, itu cukup saja. Tapi karena dari kota tetangga masuk sini, jalan itu nggak pernah cukup," papar Adwar.

Baca juga: Hiruk-pikuk dan Kemacetan Lalu Lintas di Jalanan Kota Balikpapan sebagai Penyangga IKN Nusantara

Hanya saja, dia menyebut bagaimana pun perlu adanya pelebaran jalan yang bisa meminimalisir penumpukan kendaraan.

Di mana setiap tahun, setidaknya ada pelebaran jalan. Seperti halnya di Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan MT Haryono.

Menurut Adwar, dalam 1 lajur setidaknya terdiri dari 3 lajur layaknya di depan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

"Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, harusnya minimal 3 lajur, mulai dari Lapangan Merdeka sampai dengan Stalkuda. Termasuk di Jalan MT Haryono, 1 jalurnya harusnya 3 lajur," urainya.

Dishub Balikpapan sedikit banyak telah merekomendasikan usulan untuk mengantisipasi kemacetan di masa mendatang.

Salah satunya pelebaran badan jalan di beberapa titik menjadi 3 lajur. Jika per lajur diasumsikan 2 meter, dengan 3 lajur maka total jalan selebar 6 meter per jalur.

Selain pelebaran, Adwar meneruskan, perlunya konektivitas antartiap kecamatan di Balikpapan.

Seperti misalnya jalan yang menghubungkan Balikpapan Utara ke Balikpapan Timur atau Balikpapan Timur ke Balikpapan Tengah.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara di Kaltim, Warga Sepaku Harap Ada Evaluasi Kebijakan Pembatasan Jual Beli Lahan

Dengan konektivitas semacam itu, Adwar menilai, beban kendaraan terhadap jalan tidak terpusat di jalan-jalan utama saja.

Namun demikian tidak lantas bisa direalisasikan akibat ketersediaan anggaran.

"Kalau anggaran besar, mungkin sudah bisa seperti Jakarta. Tapi sebenarnya kalau dari (Pemerintah) Pusat menggelontorkan anggaran ke Kaltim, kita bisa punya lebih banyak jalan," ucapnya.

Kemudian juga penggunaan angkutan massal yang perlu digalakkan guna mengurangi volume kendaraan di jalan raya.

Berbanding kebijakan mobil listrik, Adwar menilai, angkutan massal dianggap lebih mendesak untuk diwujudkan.