4 Fraksi DPRD Nunukan Beri Catatan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022: Realisasinya Belum Maksimal

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Empat fraksi DPRD Nunukan beri catatan terhadap nota pengantar Bupati Nunukan terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022.

Empat fraksi yang dimaksud yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, dan Fraksi Demokrat.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Nikmah mengatakan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2022 mencapai Rp106,15 miliar atau 81,11 persen.

PAD yang melampaui target kata Nikmah, menggambarkan ekonomi yang membaik atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat.

Baca juga: LKPJ Bupati Malinau Tahun 2022 Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK, DPRD Antisipasi Catatan Berulang

"Target PAD harus terus naik seiring dengan membaiknya perekonomian. Selain itu juga diiringi upaya maksimal yang inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan tata kelola sumber PAD. Kemandirian keungan daerah masih perlu ditingkatkan," kata Nikmah kepada TribunKaltara.com, Selasa (11/07/2023), pagi.

Selain itu Nikmah menyinggung layanan umum masyarakat atau pasien di RSUD Nunukan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menyebut ruangan loket di RSUD Nunukan sudah tak layak menampung antrean pasien.

"Perlu penambahan ruangan atau renovasi ruangan dan memisahkan loket setiap pasien yang berbeda jenis penyakit," ucapnya.

Baca juga: DPRD Nunukan Beri 5 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022: Sudah jadi Tugas Kami

Kemudian, Fraksi Partai Hanura menyayangkan pemerintah daerah belum optimalkan realisasi belanja modal sebesar Rp163,5 miliar atau 88.89 persen.

"Kami minta penjelasan kenapa angka realisasinya belum maksimal," ujarnya.

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional

Sementara itu, juru bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Hendrawan mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya.

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta kepada pemerintah daerah untuk rasional dalam proses perencanaan, utamanya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor asli daerah.

"Dalam proses perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, agar tetap memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Sehingga dapat meminimalisir beberapa kekurangan," tutur Hendrawan.

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.

"Pemerintah daerah harus lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan PAD," ungkap Hendrawan.

Baca juga: DPRD Sampaikan Rekomendasi atas LKPj Gubernur Kaltara, Albertus: Kami Harap Segera Ditindaklanjuti

Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP)

Ketua Fraksi GKP, Siti Raudah Arsyad berharap pemerintah daerah konsisten mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 7 kali berturut-turut.

Menurutnya, opini WTP merupakan gambaran kinerja dari setiap instansi pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah. Sehingga raihan opini WTP menggambarkan ketaatan OPD dalam menjalankan kinerjanya.

"Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus konsisten dengan raihan itu," imbuh Siti Raudah Arsyad.

Meski begitu, Fraksi GKP juga menyayangkan adanya penurunan realisasi PAD tahun 2021 sebesar 154 persen dari target anggaran, namun pada 2022 mengalami penurunan.

Hanya terealisasi sebesar 81,11 persen dari target Rp130,699 miliar.

"Ini terlihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Nunukan cenderung fluktuatif. Kami minta komitmen Bupati Nunukan untuk meningkatkan PAD," pungkasnya.

Lanjut Siti Raudah," Bisa melalui usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan daerah," tambahnya.

Fraksi Demokrat

Juru bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong menyampaikan bahwa masih banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.

Mulai dari retribusi parkir, retribusi warung atau rumah makan, pajak atau izin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan, dan lain sebagainya.

"Ada beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, kesehatan," beber Robinson Totong.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.