Ada di Mana-mana, DPRD Kaltara Minta Gerai Ritel Modern Akomodir Produk UMKM dan OPD Turun Tangan

“Penting juga dibantu dan dimudahkan untuk proses perizinan dan sertifikasi, karena hal itu menjadi dasar produk kita bisa dijual secara luas,” imbuhnya.

Dia pun mewanti-wanti agar OPD terkait tidak mengklaim produk sukses sebagai umkm binaan untuk menggugurkan kewajiban.

Hal ini dirasa tidak etis dan justru merugikan pelaku usaha terkait.

“Hal ini saya sampaikan karena pernah ada pelaku umkm yang cerita demikian. Dimana mereka berjuang membuka usaha sendiri tanpa bantuan, ketika produknya dikenal luas, datang dari dinas membeli, foto, foto, lalu laporannya produk ini UKM binaan mereka,” ungkap Ihin.

Baca juga: Draf Revisi RTRW Kaltara Belum Diajukan ke DPRD, Tunggu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Ia meyakini keseriusan dan komitmen antar stakeholder bisa menjadi modal peningkatan eksistensi produk lokal di Kaltara.

Upaya–upaya tersebut yang diminta harus dapat terukur dan berkelanjutan.

“Jadi tidak hanya sebatas ada di gerai ritel modern saja, melainkan juga terus meningkat jumlah produksi dan jangkauan penjualannya, mulai lokal, nasional sampai internasional,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho