Muncul 5 Nama Calon Pj Gubernur Kaltim, Berikut Tanggapan Isran Noor, Dua Sosok Ini Dianggap Layak

Semua kandidat akan diusulkan ke Presiden melalui Mendagri.

"Jika ada petunjuk teknis harus 3 nama kita akan setorkan 3 nama. Kita menunggu karena belum ada perintah dari Kemendagri RI. Deadline ini kita belum dapat, itu kita tunggu saja," tandasnya.

Respon Gubernur Kaltim Isran Noor

Kepada media, Gubernur Kaltim Isran Noor berharap, tidak ada unsur politis dalam pemilihan Pj Gubernur, yang akan ditentukan Kemendagri sesuai usulan dari DPRD Kaltim.

"Jangan bernuansa politis, oke. Tapi kepentingan program, itu saja," tegasnya.

Isran Noor ingin program-program yang telah dijalankannya selama masa kepemimpinan bersama Hadi Mulyadi tetap dilanjutkan.

Baca juga: Masa Jabatan Isran Noor Berakhir 1 Oktober 2023, Berikut Nama-nama Kandidat Pj Gubernur Kaltim

Program yang dilaksanakan selama memimpin Kaltim, seperti pengentasan kemiskinan melalui Rumah Layak Huni/Rumah Tidak Layak Huni.

Pembangunan infrastruktur jalan, beasiswa, pengurangan emisi karbon serta mempertahankan iklim investasi adanya Ibu Kota Nusantara.

"Ya kan program sudah ada. Tinggal jalan. Mau dilanjut atau tidak. Hampir semua yang diprogramkan bersama Wakil Gubernur, itu semua priority," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman mengungkapkan, selain lima calon yang mengemukakan, ada dua figur putra daerah Kaltim juga bisa diusulkan.

Yakni Dr. Ir. Muhammad Nurdin, mantan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim (2009-2011) yang sekarang menjadi pejabat Eselon 1 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Kedua ada Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, MA, PhD yang kini menjabat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pria kelahiran Balikpapan, 17 April 1960 ini juga merupakan figur tokoh daerah yang berkarir di pemerintah pusat.

Baca juga: Unsur Politis Penunjukan Pj Gubernur Kaltim Hingga Keberlanjutan IKN Nusantara, Ini Kata Pengamat

Ada dua alasan mendasar yang bisa menjadi penentuan pemerintah pusat dalam menentukan Pj Gubernur Kaltim.

Budiman berbeda pendapat dengan Isran Noor. Bahwa penentuan Pj Gubernur Kaltim terlepas adanya IKK pasti sangat berkaitan dengan unsur politis.