Unsur Politis Penunjukan Pj Gubernur Kaltim Hingga Keberlanjutan IKN Nusantara, Ini Kata Pengamat

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Pengamat Politik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman menganalisis, posisi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur sangat lekat dengan unsur politis.

Ia melihat, ada dua alasan mendasar yang bisa menjadi penentuan pemerintah pusat dalam menentukan Pj Gubernur Kaltim.

Tergantung orientasi pusat, pertama jika pusat ingin melanggengkan kekuasaan berarti akan mencari Pj Gubernur yang bisa menunjang kemenangan orang yang akan direstui "pihak istana" baik Pilpres maupun Pileg.

Kalau pemerintah mengedepankan kestabilan dalam artian banyak hal, maka bisa jadi seperti yang ada di beberapa di Indonesia.

Baca juga: Imbangi Pembangunan IKN Nusantara di Wilayah Kaltim, Berikut Deretan Program Smart City di Kukar

Ada unsur kepolisian atau militer yang menjadi Pj Gubernur di beberapa daerah.

"Dua pertimbangan ini, Pj ini kan identik dengan pemerintahan transisi sebenarnya untuk kepemimpinan selanjutnya. Tergantung sebenarnya, dekat atau tidak dengan pusat, karena terkadang banyak diusulkan oleh daerah, tidak dipilih juga oleh pusat," sebut Budiman, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut disebutkan Budiman, kalau yang menjadi dasar, kestabilan daerah dan keamanan, Kaltim juga mempunyai jenderal yang juga mantan Komandan Korem 091/ASN.

"Bisa jadi komandan Korem yang kemarin (Brigjen TNI Dendi Suryadi) juga bisa kan dia juga orang daerah. Kemungkinan itu bisa jadi, saya tidak tahu kalau putra daerah yang dari kepolisian," ujarnya.

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat.

Kaltim juga memiliki eselon tinggi yang juga pernah duduk di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Nurdin yang kini juga berkarir di pemerintah pusat.

"Ada juga putra daerah ya pak Nurdin, cuman kan ya ini persoalan kepentingan, siapa bisa mengamankan siapa, ini juga dalam pengambilan keputusan Pj di seluruh indonesia ini," menurut Budiman.

"Ya iya lah (ada momentum politik), ada masyarakat protes kenapa sih kemarin harus ada unsur militer atau kepolisian di beberapa daerah, tetapi dengan alasan kestabilan daerah akhirnya itu juga ditunjuk dan ada dasarnya itu, minimal pangkatnya setara dengan dirjen," sambungnya.

Seperti di Pj Gubernur Papua, dimana pemerintah menunjuk mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw untuk memimpin daerah tersebut dengan menstabilkan daerah yang kini masih terus berkonflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.

"Itu kan alasan kestabilan, meski dalam konteks lain menguatkan pusat untuk kepentingan Pilpres, alangkah bodohnya ketika menempatkan org yang berseberangan dengan pusat, logikanya begitu," kata Budiman.