Berita Kaltara Terkini

Pemprov Kaltara Optimis Realisasi PAD 2023 Capai Target, Tahun Depan Dinaikkan Rp 1 Triliun

PAD Pemprov Kaltara capai 80 persen dari target sebesar Rp 600 miliiar. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltara Tomy Labo.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ EDY NUGROHO
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELORĀ - Memasuki triwulan 3 tahun ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 80 persen, dari target sebesar Rp 600 miliar lebih. Atau sudah terealisasi sekira Rp 480 miliar masuk ke kas daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Tomy Labo mengungkapkan, pada Perubahan APBD tahun ini, target PAD Pemprov Kaltara dinaikkan menjadi kurang lebih Rp 950 miliar.

Melihat tren perolehan pendapatan, dirinya optimis target PAD Kalimantan Utara, akhir tahun nanti akan terpenuhi. Bahkan pihaknya menargetkan PAD Kaltara tahun depan Rp 1 triliun.

"Kami optimis, bisa tercapai. Bahkan tahun depan kita naikkan. Hal ini seiring sudah semakin membaikkan kondisi ekonomi, kemudian optimalisasi pajak melalui pembuatan dasar aturan, seperti Perda dan lainnya untuk penguatan dasar penarikan pajak dan retribusi daerah. Contoh misalnya pajak air permukaan (PAP), dan beberapa sektor pajak dan retribusi lain yang akan kita maksimalkan," bebernya.

Baca juga: Target PAD Kaltara 2023 Naik, Bapenda Kaltara Incar Peningkatan Pajak di Sektor Ini

Tomy Labo menjelaskan, peningkatan target PAD pada Perubahan APBD 2023 ini, didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya, meningkatnya pendapatan di beberapa sektor pajak dan retribusi daerah

Disebutkan, beberapa sektor retribusi di Kalimantan Utara potensial menyumpang PAD besar. Di antaranya restribusi pelabuhan, pemanfaatan aset Pemprov Kaltara.

"Contoh pemanfaatan aset kita di Jakarta, yang disewa oleh Bank Kaltim-tara. Itu menyumpang PAD sekitar Rp 9 miliar," ungkap Tomy Labo.

Kemudian peningkatan juga daerah pajak kendaraan bermotor. Yakni dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca juga: Realisasi PAD Turun dari Target, Wabup Nunukan Hanafiah Sebut Pengusaha tak Taat Bayar Pajak

Pajak kendaraan, menurut Tomy, menjadi penyumpang PAD yang besar. Beberapa program pada sektor PKB dan BBNKB yang dilakukan, menjadi sumber pendapatan yang ckup mendongkrak PAD.

Selain itu, pendapatan dari pajak rokok juga dinaikan. Untuk sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Tomy mengaku, masih menemukan sejumlah ganjalan. Dan saat ini tengah digodok aturannya bersama DPRD Kaltara.

(*)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved