Tinggal Soal Anggaran, Gubernur Zainal Paliwang Sebut 70 Persen Warga Berau Setuju Gabung ke Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Salah satu poin dari laporan akhir hasil kajian tim teknis, terkait penggabungan Kabupaten Berau (Kaltim) ke Provinsi Kaltara, menyebutkan 70 persen responden survei, setuju jika Berau bergabung ke Bumi Benuanta--sebutan Kaltara.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, Tim pengkaji dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) telah melakukan survei terkait rencana penggabungan Berau ke Kaltara. Salah satu hasilnya, menyebutkan sebanyak 70 persen warga Berau, setuju bergabung dengan Kaltara.

“Sekarang ini tinggal persoalan anggaran saja yang masih pro dan kontra,” kara Zainal Arifin Paliwang.

Dalam hal ini, Pemprov Kaltara memastikan tidak akan ikut campur terkait persoalan anggaran tersebut. “Saya sudah sampaikan, kami tidak utak-atik. Yang penting masyarakat Berau bisa mendapatkan pelayanan yang cepat,” ungkapnya.

Baca juga: Rekrutmen Proaktif Bintara Polri TA 2023, Polda Kaltara Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas

Hal ini pula yang menjadi pertimbangan, Kaltara mengajak Berau bergabung. Yakni soal jarak yang jauh ke ibukota provinsi Kaltim di Samarinda.

“Jarak tempuh dari Berau-Bulungan hanya kurang lebih 2 jam. Sementara, jarak dari Berau-Samarinda kurang lebih 14 jam. Infrastruktur jalan Berau-Bulungan juga sudah bangus,” ungkapnya.

Gubernur Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara berharap Berau bisa bergabung dengan Kaltara untuk mempemudah layanan. Kendati demikian, dirinya belum bisa memastikan terkait hal tersebut. Sebab, ada aturan yang harus dilalui sebelum digabungkan.

“Perekonomian akan semakin bagus jika Berau bergabung dengan Kaltara,” kata dua yakin.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga akan semakin bertambah. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan awasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang sementara dibangun di Bulungan, Kaltara.

“Sekarang ini kan jumlah tenaga kerja lokal di Kaltara masih terbatas. Dengan bergabungnya Berau ke Kaltara tentu penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak,” ujarnya.

Menurutnya, dari sisi historis Kesultanan Gunung Tabur masih erat kaitannya dengan Kesultanan Bulungan. “Perlu diketahui bersama bahwa Berau, Bulungan dan Tarakan ini merupakan inisiator pembentukan Kaltara,” imbuh dia.

Komisi III DPRD Berau: Perlu Waktu Panjang

Menyikapi wacana penggabungan Kabupaten Berau dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat dukungan dari Ketua Komisi III DPRD Berau, Peri Kombong.

Menurutnya wacana penggabungan Berau masuk Kaltara ini, cukup menarik didiskusikan.

Politisi asal partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, kehadirannya dalam agenda paparan hasil akhir kajian tersebut, hanya ingin melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Bumi Batiwakkal dengan provinsi di perbatasan itu. "Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat," tegasnya.

Kesimpulan apapun yang pihaknya dapatkan dari diskusi kali ini, tentu akan disosialisasi kepada masyarakat di Berau.

Baca juga: Ratusan Warga Teras Baru Dapat Kartu BPJS Ketenagakerjaan Gratis dari Ketua HPJI Kaltara Suheriyatna

Kabupaten Berau pun bakal menyusun kajian akademis terkait visi misi kepentingan kabupaten tersebut di Kaltara. "Apakah ada yang kecocokan dan itu yang akan kami diskusikan di Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama juga Pemkab Berau," ujar Peri.

Menurutnya, wacana penggabungan Berau dengan Kaltara tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, melalui kajian-kajian baik dari pemerintah, lembaga, serta tokoh agama dan tokoh adat.

"Karena ini keputusan yang bersifat sakral. Apalagi bertahun-tahun ajakan penggabungan Berau ke Kaltara ini, ya tentu ada pandangan sisi positif dan negatif. Apa saja yang bisa didapatkan kedua daerah tersebut," kata dia. (*)

Penulis: Edy Nugroho