IKN Nusantara di Mata Diaspora Indonesia di Belanda, Pertanyakan Kelanjutan IKN Pasca Presiden Baru

Oleh: Dr.Isradi Zainal, Rektor Uniba/Direktur Insurin/Ketua Penjaminan Mutu PII

TRIBUNKALTARA.COM - Pembahasan terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ternyata menjadi topik menarik di kalangan Diaspora Indonesia di Belanda.

Menurut teman saya di Belanda, setidaknya pembahasan mengenai IKN Nusantara sudah sering dilakukan, terhitung sudah dilaksanakan tiga kali, termasuk sebelum IKN diundangkan.

Sepulang dari  Brussel, Belgia malam harinya, kami diundang teman di Belanda untuk makan malam di rumahnya, salah satu kompleks perumahan di Belanda.

Kami dijemput di stasiun Bandara Amsterdam.

Selanjutnya kami dan rombongan bersama naik kereta lalu naik bus ke stasiun untuk selanjutnya dijemput dua mobil pribadi menuju kediamannya.

Kami sengaja memakai transportasi publik dan mobil pribadi untuk mengamati dari dekat sistem transportasi di Belanda.

Baca juga: Studi Banding dan Diskusi IKN Nusantara di Negara Eropa: Aspek Lingkungan Jadi Perhatian

Di rumahnya sudah menunggu sejumlah Diaspora Indonesia di Belanda.

Malam itu kami disuguhkan nasi, ikan dan sop ala Indonesia.

Kebetulan kawan kami pemilik rumah menggeluti usaha kuliner selain usaha lainnya.

Dia di Belanda sejak puluhan tahun lalu saat masih tamat SMA.

Istrinya kebetulan orang Padang.

Malam itu ada juga keluarga lain dari Sulawesi Selatan.

Sambil makan kami berdiskusi terkait peluang bisnis di Belanda sementara mereka bertanya terkait peluang bisnis di IKN Nusantara.

Kami memang menaruh minat untuk buka bisnis di Belanda, sementara mereka menjajaki peluang usaha dan peluang kerja di IKN.

Selain diskusi terkait peluang bisnis dan usaha di IKN Nusantara dan Belanda, mereka juga bertanya terkait keberlanjutan IKN jika terpilih Presiden baru hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Menyambut IKN Nusantara, Guru-guru di Kaltim Pencetak "Smart People"

Saya lantas menceritakan bahwa semua Capres saat ini mendukung IKN, meskipun proporsi yang berbeda, ada yang 100 persen, 80 persen, atau mungkin ada yang 70 persen.

Saya sampaikan ke mereka kalau ada dua Capres yang sempat ketemu dan membahas IKN sambil menyerahkan buku.

Kedua capres tersebut adalah Ganjar Pranowo dan Anis Basweden.

Pada dasarnya dari diskusi saya dengan mereka, Ganjar dan Anis sepakat dengan pemindahan IKN, meskipun dengan pendekatan konsep yang mungkin berbeda.

Kepada teman diskusi di Belanda, saya infokan juga kalau Prabowo tidak perlu ditanya lagi terkait IKN Nusantara.

Hampir pasti setuju 100 persen, dan cara penyelesaian IKN kemungkinan sama dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: PROFIL Tim Hukum Timnas AMIN, Ada Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva hingga Eks Jaksa Agung M Prasetyo

Saya meyakinkan mereka  bahwa hampir pasti IKN dilanjutkan, apalagi sudah ada UU No.3 tahun 2022, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Otorita dan peraturan lain.

Siapapun Presiden terpilih nanti akan tetap melaksanakan.

Apalagi tidak ada argumen yang cukup rasionil untuk membatalkannya.

Alasan lainnya karena pemindahan IKN juga disetujui hampir 100 persen fraksi, kecuali PKS.

Pemindahan IKN juga hanya berkonsentrasi di pemindahan pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis dan jasa tetap Jakarta

UU IKN Nomor 3 tahun 2022 dan peraturan lainnya sudah sangat jelas telah menguraikan tentang visi, misi, tujuan, langkah, sumber dana dan konsep pembangunan IKN, dan semua itu ada di lampiran 2 UU IKN.

Jadi apa yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang itu tentunya disesuaikan dengan arah UU IKN dan peraturan terkait.

Kalaupun ada langkah yang belum sesuai tentu saja membutuhkan uluran tangan dan pemikiran semua pihak untuk memperbaikinya. (*)