Perencanaan Pembangunan Desa, Bupati Bulungan Syarwani Minta Bisa Sejalan dengan Program Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani, meminta agar setiap perencanaan program pembangunan desa, harus mengacu pada program prioritas Pemerintah Kabupaten. 

Ia menjelaskan, program prioritas yang dimaksud antara lain; Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Mandau Tani), satu desa satu produk, jaminan hasil produksi pertanian, beasiswa vokasi berbasis potensi wilayah, mandiri dan terampil (Mantera Bulungan Berdaulat), kredit Mesra, dan lain sebagainya termasuk Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE Bulungan Hijau).

Syarwani mengingatkan, kepala desa untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus perencanaan pembangunan desa Tahun 2024 dengan segera. 

Kepala Desa juga diminta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar tiap program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Baca juga: Desa Tanjung Agung Potensial Jadi Kawasan Sentra Ternak Kambing, Pemkab Bulungan Beri Bantuan Bibit

“Jangan sampai 74 desa ini ada yang tersangkut kasus hukum akibat salah penggunaan ADD maupun DD,” pesannya. 

Diketahui, Pemkab Bulungan sejauh ini telah memiliki hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2024.

Oleh sebab itu, setiap program di desa dipastikan harus sejalan dengan 15 program prioritas Bulungan. 

“ADD merupakan satu kesatuan dalam batang tubuh APBD Bulungan, sehingga tiap program harus tegak lurus dan sesuai dengan program pembangunan yang dijalankan Pemkab Bulungan,” jelasnya.

Syarwani menambahkan, upaya mewujudkan Bulungan Berdaulat Pangan Maju dan Sejahtera juga telah dilakukan melalui intervennsi melalui APBD Bulungan.

Baca juga: Produksi CPO di Bulungan Besar, Investor Sawit Didorong Bangun Industri Minyak Goreng Kemasan

Khususnya pada aktivitas dan peningkatan produksi pertanian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani. 

“Intervensi yang kami lakukan di wiayah sentra pertanian, dengan komoditas tertentu dalam tiap wilayah untuk menghasilkan produk yang beragam. Tahun 2024 intervensi pertanian tetap dilakukan, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh dia.

(*)

Penulis: Edy Nugroho