Pemkab Bulungan Targetkan PAD Rp 56 Miliar, Berikut Rincian APBD Tahun 2024

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN -Pemkab Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 1,9 triliun lebih.

Di sisi pendapatan, tahun ini Bulungan memperoleh Rp 1,64 triliun lebih.

Ditambah pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (2023), kurang lebih Rp 296 miliar.

Dalam rincian APBD 2024 yang dirilis Pemkab Bulungan, dari pendapatan yang diproyeksikan, dana transfer masih yang mendominasi, yakni Rp 1,38 triliun dari transfer pusat, dan transfer antar daerah Rp 83,7 miliar.

Meski belum signifikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bulungan sudah cukup tinggi, mencapai Rp 169 miliar lebih.

Baca juga: Sebut Dapat Tingkatkan PAD, Pemkab Bulungan Gelar Ekpose Penyusunan RDTR untuk Dua Kecamaan

Dengan rincian, pajak daerah Rp 56 miliar, retribusi daerah Rp 12,3 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 12,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 88 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah, tahun ini belanja operasi merupakan pos belanja yang paling besar. Yaitu Rp 1,2 triliun.

Dengan rincian, untuk belanja pegawai Rp 645 miliar, belanja barang dan jasa Rp 442 miliar, belanja hibah Rp 159 miliar, dan bantuan sosial Rp 331 juta.

Selanjutnya, dikutip dari ringkasan APBD Bulungan 2024 yang dirilis oleh Pemkab Bulungan, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal senilai Rp 478,98 miliar dari total APBD 2024 sebesar Rp1,9 triliun lebih.

Rinciannya, belanja modal peralatan dan mesin Rp 43 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp 115 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dialokasikan Rp 313,5 miliar.

Belanja modal, meliputi belanja pembangunan infrastruktur. Termasuk modal aset. Baik aset tetap, maupun aset dalam bentuk lainnya.

Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, APBD Bulungan 2024 yang telah ditetapkan senilai Rp1,9 triliun lebih, mengalami peningkatan 13,7 persen dibandingkan APBD 2023 Rp1,6 triliun.

Peningkatan APBD disebabkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pertambangan dan perkebunan.

Selain itu, terjadi peningkatan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk belanja modal, selain pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, dan irigasi, juga ada pembangunan sektor pendidikan, seperti sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan.

Lalu, pembangunan bidang kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

"Pembangunan sosial juga menjadi prioritas, seperti pembangunan rumah tidak layak huni dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Syarwani.

(*)

Penulis: Edy Nugroho