Diduga Ada Kekuatan Besar di Belakang Kontraktor Proyek DAS Ampal, Piatur: Pak Wali Jangan Takut!

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Carut marutnya proyek DAS Ampal di sepanjang Jl MT Haryono yang hingga kini belum tuntas turut mengundang reaksi sejumlah masyarakat Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud pun diminta agar tidak takut bersikap tegas menghadapi pekerjaan proyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal.

Dukungan ini disampaikan Pengamat Hukum sekaligus Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi ) Balikpapan Piatur Pangaribuan, saat menjadi narasumber program Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk DAS Ampal Ada Apa?, Rabu (10/1/2024).

Piatur mendorong Wali Kota Rahmad Mas'ud berani memutus kontrak PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor pelaksana.

Kemudian agar pengerjaan proyek bisa langsung disiapkan teknisnya, untuk dirapikan oleh tender baru atau pemenang kedua.

Dorongan ini muncul sebagai tanggapan atas keresahan dan kekecewaan masyarakat Kota Balikpapan terhadap proyek DAS Ampal yang dikerjakan oleh PT Fahreza.

Di mana pekerjaan yang terkesan asal-asalan dan bahkan molor dari tenggat waktu yang ditentukan ini, malah diberikan perpanjangan waktu 50 hari kerja sejak 1 Januari lalu oleh Pemkot Balikpapan.

Tidak tegasnya sikap Pemkot ini, Piatur menduga ada kekuatan besar di belakang PT Fahreza.

Baca juga: DPRD Balikpapan Pesimistis Proyek DAS Ampal Bisa Atasi Banjir, Tolak Perpanjangan Kontrak PT Fahreza

"Putus asanya masyarakat (itu) kontraktor ini segitu kuatnyakah? Kok nggak bisa diganti?

Sehebat itukah PT Fahreza atau selemah itukah Dinas PU si pemberi kerja, sehingga penerima kerja lebih berkuasa dibanding pemberi kerja,” kata mantan Rektor Universitas Balikpapan ini.

Piatur menilai mengapa PT Fahreza begitu kuat, karena menurutnya dewan telah memberi surat peringatan sebanyak (SP) 3 kali.

“Tidak ada lagi SP 4, jadi tidak bisa diganti-ganti” cetus Piatur.

Perpanjangan waktu yang diberikan menurutnya wajar jika ada faktor alam yang menyebabkan pekerjaan molor.

“Tapi dalam konteks ini kan nggak. Kita saksikan sama-sama pengerjaannya tidak rapi, tidak terkontrol, ndak karu-karuan,” katanya.   

Dari dampak pekerjaan ini saja, Piatur menilai tidak ada dasar untuk memperpanjang kontraktor.