Mahasiswa Minta Bawaslu Nunukan dan Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Caleg Terlibat  Politik Uang

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Nunukan turut memberi perhatian terhadap kasus dugaan money politik ( politik uang ) yang menjerat seorang caleg DPRD Nunukan.

Penyidikan kasus dugaan politik uang dengan tersangka SR (22) hingga kini terus berproses di Polres Nunukan.

Sejumlah kalangan termasuk mahasiswa turut menyoroti kasus seorang caleg berjenis kelamin perempuan dari Dapil II Nunukan Selatan itu.

Bahkan HMI Nunukan ikut membicarakan kasus tersebut melalui diskusi publik dengan tema "Doorprize: Rezeki atau Politik Uang?"

Baca juga: Jadi Warning Peserta Pemilu, Bawaslu Nunukan Ungkap Dugaan Politik Uang: Kita Tidak Bercanda

Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Nunukan, Muhammad Agus mengatakan mahasiswa ingin mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan transparan, jujur, dan adil untuk masyarakat.

"Kami ingin Pemilu di Nunukan lebih berkualitas. Bukan adu kekuatan uang, tapi adu ide dan gagasan," kata Muhammad Agus kepada TribunKaltara.com, Rabu (17/01/2024), pukul 14.00 Wita.

Agus meminta kepada Bawaslu Nunukan dan aparat penegak hukum, utamanya kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan politik uang yang menjerat seorang caleg di Nunukan tersebut.

"Kami ingin Bawaslu dan polisi tidak takut dan tebang pilih terhadap kasus dugaan politik uang ini. Usut tuntas sampai berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Dia berharap agar masyarakat Nunukan dan semua stakeholder bersama-sama menggaungkan tolak politik uang.

"Kita ingin semuanya mengambil peran membantu penyelenggara Pemilu untuk mencegah praktik money politic tumbuh subur," ujar Agus.

Modus Baru

Sementara itu, Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran mengatakan, pemberian doorprize dalam kegiatan kampanye merupakan modus baru praktik politik uang.

"Sejauh ini modus politik uang terus berevolusi. Salah satunya berbentuk doorprize yang sedang ditangani kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Harapannya bisa tuntas bahkan sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tutur Mochammad Yusran.

Yusran mengaku bahwa Bawaslu Nunukan tak bisa sendiri melakukan pencegahan praktik politik uang dalam proses Pemilu 2024.

"Kami butuh dukungan semua lapisan masyarakat termasuk para pejabat agar di Nunukan nihil politik uang.

Prinsipnya memberikan dan menjanjikan tidak boleh. Kalau ada yang berikan uang, ambil uangnya dan laporkan kepada kami," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis