Menunggu Hasil Pilpres 2024, Kalangan Pengusaha di Kaltara Ingin Presiden Terpilih Pro Dunia Usaha

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemilu 2024 sudah mendekati puncaknya, yakni hari pelaksanaan pencoblosan, 14 Februari 2024.

Banyak kalangan yang menunggu hasil dari Pemilu 2024 ini, utamanya hasil Pemilihan Presiden ( Pilpres ). Tak terkecuali bagi kalangan pengusaha.

Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kaltara Kilit Laing berharap hasil Pemilu 2024 bisa membawa kegembiraan bagi dunia usaha.

Presiden terpilih, nantinya diharap bisa melanjutkan program pro dunia usaha yang sudah ada saat ini.

Secara umum, Kilit Laing menilai perekonomian di Kaltara tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin.

Sejumlah megaproyek yang direncanakan mengalami akselerasi tahun ini bisa menjadi motor penggerak utama.

“Angin segar di Kalimantan Utara masih dari PLTA Mentarang dan KIPI, namun setiap investasi besar pasti akan menunggu hasil Pilpres,” kata Kilit Laing, Jumat (26/01/2024).

Baca juga: Kadin Kaltara Dukung Pembukaan Jalan Penghubung Poros Utara dan Selatan Kalimantan

Menurutnya, Presiden terpilih nantinya menjadi salah satu kunci keberlangsungan mega proyek di Kalimantan Utara. Kondisi ini pun perlu dipahami berlaku sampai tingkat nasional.

“Seperti IKN kan ada salah satu Capres yang tidak mau melanjutkan. Kalau itu terjadi ya kacau balau lah, rencana yang baik oleh Presiden Jokowi akan lenyap tertelan bumi,” ungkap Kilit Laing .

Namun demikian, Kilit Laing mengajak semua pihak tetap menjaga kondusifitas daerah selama momen Pemilu.

Situasi yang aman dan damai turut menjaga keberlangsungan pelaku usaha di Kaltara.

“Kita semua harus senantiasa berdoa dan memiliki pikiran damai, jangan panas saat politik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kaltara, Peter Setiawan berharap pengusaha bisa bekerja lebih mudah dari segi birokrasi di bawah kepemimpinan presiden yang baru.

Baca juga: Meningkatkan Perekonomian UMKM, Bupati Bulungan Syarwani Minta Ada Dukungan Kemitraan

“Di 2024 ini memasuki pemilihan presiden, siapapun yang menang, semoga pengusaha bisa lebih mudah soal birokrasi,” kata Peter.

Dia mengungkapkan, pengusaha di Kaltara selama ini banyak menemui kesulitan dengan perpajakan dan regulasi perizinan. “Kita harap 2024 lebih mudah dari 2023,” ujarnya.

Peter pun berharap Kaltara segera memiliki Pelabuhan Hub. Tujuannya agar komoditas ekspor asli Kaltara bisa lebih cepat sampai ke negara tujuan. Adanya KIHI Tanah Kuning juga diharap bisa memperpendek rantai ekspor komoditas Kaltara ke depan.

“Kalau sekarang dari Tarakan, Surabaya, Singapura baru ke negara tujuan itu tenggang waktunya 1 bulan. Ini yang kita ingin bisa dipangkas,” jelasnya.

Adapun, Sekretaris BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara, Syamsul Bahri, berharap ada jaminan lebih kuat dari pemerintah untuk keterlibatan kontraktor lokal di setiap proyek kegiatan.

“Minimal tetap ada keterlibatan lokal, itu lebih prioritas, jadi ada pemberdayaan pengusaha lokal, ada ilmu juga didapat dari pengusaha profesional luar yang datang membangun Kaltara. Itu bukan lagi penting, tapi wajib hukumnya,” papar Syamsul.

Ia juga berharap pembagian kue pembangunan bisa lebih merata kepada semua kontraktor lokal. Pemerintah perlu memfasilitasi peluang dan kesempatan yang sama.

“Minimal teman kontraktor lokal skala kecil dapat peluang dan kesempatan itu. Apabila dikategorikan pemula, minimal diikutkan dengan pengusaha dari luar, kerjasamanya bisa dalam bentuk KSO atau sub kontraktor,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho