Pelantikan Pengurus DPC PMKRI Balikpapan, Tebar Nilai Kebangsaan dan Kawal Proses Pemilu 2024

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Balikpapan St. Martin De Porres resmi dilantik.

Serah Terima Jabatan dan Pelantikan DPC PMKRI Balikpapan dilakukan secara langsung di Aula Gereja Regina Pacis Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, (05/02/2024)

Pelantikan pengurus DPC PMKRI Balikpapan St. Martin De Porres ini dirangkaiakan dengan Dies Natalis ke 4 tahun.

Presidium Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2022-2024, Pius Yolan melantik Pascalis Hari Aprianto sebagai Mandataris RUAC/Formatur Tunggal/Ketua Presidium Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Balikpapan.

Serah terima jabatan ditanda dengan penyerahan jas dan Gordon oleh kekepengurusan DPC PMKRI Balikpapan periode 2022-2023 di bawah kepemimpinan Afrianus Roni Pangindahing kepada kepengurusan baru periode 2023-2024 di bawah kepemimpinan Pascalis Hari Aparianto.

Ada 13 pengurus baru DPC PMKRI Balikpapan yang dilantik, dengan jumlah anggota 56 orang tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Kota Beriman.

Pascalis mengungkapkan bahwa DPC PMKRI Balikpapan masih berusia empat tahun sehingga mengharapkan kerja sama dan kerja keras agar organisasi ini semakin matang dan berdiri kokoh di pintu gergang Kalimantan Timur.

"Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar PMKRI hadir kian bermanfaat untuk Gereja dan masyarakat khususnya di Balikpapan. Saya juga berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja dengan perbaikan internal khususnya di bidang kaderisasi," ungkapnya.

Pascalis mengajak kepada seluruh jajaran pengurus DPC PMKRI Balikpapan yang baru saja dilantik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas yaitu jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

"Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ucapnya.

DPC PMKRI Balikpapan menilai Pemilu yang seharusnya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan integrasi bangsa, belakangan dirusak dengan adanya adanya indikasi intervensi dari oknum lembaga negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta instrumen negara lainnya.

Oleh sebab itu, DPC PMKRI Balikpapan mengecam keterlibatan lembaga negara dan ASN yang tidak netral. ASN harus netral sebagaimana amanat dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014.

"Kami juga mengajak seluruh anak bangsa untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan gembira. Pemilu bukan momentum saling menghujat, bukan saling membenci. Hindari berita hoaks yang menimbulkan keresahan. Mari jaga persatuan dan menebarkan nilai-nilai kebangsaan," ungkap Pascalis.

Sementara itu, Presidium Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat PMKRI, Pius Yolan mengatakan pihaknya terdaftar sebagai pemantau pemilu.

PMKRI sudah lama mendaftarkan di Bawaslu RI dan terverivikasi dengan Sertifikat Nomor: 27/PM.05/K1/10/2022.

Iapun menyarankan DPC PMKRI Balikpapan untuk bekerjasama pula dengan Bawaslu setempat dalam mengawal proses Pemilu 2024.

PMKRI, kata Pius Yolan, berperan sebagai pemantau dan berkomitmen dalam upaya mewujudkan pemilu damai, jujur, bebas, langsung dan rahasia.

"Sebagai warga negara yang baik, anggota PMKRI sejatinya menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang," katanya.

Pelantikan pengurus DPC PMKRI Balikpapan turut hadir RP Tarsisius Asmat, MSF selaku penasehat rohani , Dewan Pertimbangan, para alumni, serta biarawati dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Balikpapan.

Roadmap PMKRI

Tanpa mengabaikan konsentrasi pada pesta demokrasi 2024, PMKRI secara nasional baru saja merilis peta jalan/roadmap menuju 100 tahun usia bangsa kita tepatnya pada tahun 2045.

PMKRI telah memiliki roadmap untuk perjalanan selama kurang lebih dua puluh satu tahun ke depan sebagai kerangka kerja bagi seluruh PMKRI baik secara nasional mau pun di tingkat cabang.

Roadmap/peta jalan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia meliputi :

- Tata Kelola Organisasi

PMKRI menargetkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang maju, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah akuntabilitas keuangan berbasis digital society 5.0. Hal ini berarti, PMKRI akan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan melaporkan keuangan organisasi secara online dan terbuka.

- Ekonomi Kreatif

PMKRI memiliki visi strategis di bidang ekonomi kreatif, yaitu pada 2045 mandiri secara ekonomi. Untuk mewujudkan visi ini, PMKRI akan mengembangkan potensi dan kreativitas kader-kader PMKRI dalam berbagai bidang usaha.

- Pengembangan SDM, Riset dan Teknologi

Pengembangan SDM di tahun 2030 meliputi pembenahan struktur atau kelembagaan, dengan membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan non formal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan, serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik.

"Dalam Kacamata optimisme, inilah obligasi masa depan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Saya kira ini kabar baik bagi kita semua," ungkap Pius Yolan.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official