Tingkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat, Bupati Nunukan Tandatangani MoU dengan BPOM Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan) Kota Tarakan, pada Kamis (14/03/2024).

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di ruang kerja Bupati Nunukan, Jalan Sungai Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan.

Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan MoU dengan BPOM Tarakan berisi tentang pengawasan obat dan makanan terpadu di daerahnya.

"Maksud MoU ini sebagai pedoman untuk meningkatkan kemitraan dalam pengawasan obat dan makanan yang terpadu berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan secara adil," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Jumat (15/03/2024), sore.

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih Terendah Ada di Kabupaten Nunukan, Begini Penjelasan Ketua KPU Kaltara

MoU Pemkab Nunukan dengan BPOM Tarakan tersebut ditandatangani oleh Kepala BPOM Tarakan, Herianto sebagai pihak kesatu dan pihak kedua Bupati Nunukan Asmin Laura.

Menurut Laura tujuan lain dari kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan.

Lalu, meningkatkan kapasitas fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi, dan pelayanan kefarmasian yang baik.

Kemudian meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi pangan hasil industri pangan dan industri rumah tangga pangan.

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program keamanan obat dan makanan yang meliputi program pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Termasuk program desa pangan aman, program pasar aman berbasis komunitas, program pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat, program gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Kaltara di Pemilu 2024 Capai 80 Persen, Nunukan Terendah, Tana Tidung Tertinggi

Selanjutnya, MoU tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pengawasan keamanan obat dan makanan.

"Terpenting dari semua itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan konsumen," ungkap Laura.

Penulis: Febrianus Felis